REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan ia tidak akan turun dari jabatannya meskipun gagal mengamankan kesepakatan Brexit. Ia bersikeras hanya pemerintahannya yang dapat melaksanakan rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang.

Di awal pidatonya dalam acara konferensi tahunan Partai Konservatif di Manchester, Johnson ingin menggalang dukungan dari partainya dalam menggelar Brexit, baik dengan maupun tanpa kesepakatan.

Namun, menurut Johnson ada tantangan yang menghalangi hal itu. Sesuatu yang ia sebut sebagai 'undang-undang menyerahkan diri'. UU tersebut diloloskan parlemen untuk memaksa perdana menteri meminta Brexit kembali ditunda bila ia tidak dapat mengamankan kesepakatan dalam pertemuan Uni Eropa pada 17 sampai 18 Oktober.

Johnson dan para menterinya kembali menolak menjelaskan bagaimana mereka mengelak dari undang-undang tersebut dan menjalankan Brexit seperti yang telah dijanjikan. Hal ini memperdalam ketidakpastiaan perubahan ekonomi dan perdagangan Inggris terbesar dalam 40 tahun terakhir.