Senin 30 Sep 2019 21:28 WIB

In Picture: Aksi Demo Mahasiswa di Bandung Berujung Ricuh

Polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau para pengunjuk rasa..

Rep: Edi Yusuf/ Red: Mohamad Amin Madani

Seorang peserta aksi melemparkan gas air mata ke arah polisi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Sejumlah massa aksi mengibarkan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Seorang peserta aksi mengibarkan bendera merah putih saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Poolisi menembakkan gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Polisi berpakaian preman mengamankan perusuh saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Mahasiswa dan pelajar mengevakuasi rekannya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9). (FOTO : Abdan Syakura)

Mahasiswa korban kericuhan saat aksi menolak RUU kontroversial di depan Gedung Sate mendapat pertolongan pertama, di Aula Kampus Unisba, Kota Bandung, Senin (30/9). Hal itu dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan, selanjutnya korban yang harus mendapat pertolongan lebih lanjut dibawa ke rumah sakit. (FOTO : Republika/Edi Yusuf)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar kembali berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/9).

Aksi yang menuntut DPR untuk segera mencabut seluruh Rancangan Undang Undang yang dianggap bermasalah dan meminta Presiden untuk segera menerbitkan Perppu UU KPK tersebut berujung ricuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika