Selasa 01 Oct 2019 14:05 WIB

Pekan Kebudayaan Nasional 2019 Masukan Budaya Kebersihan

Pada PKN 2019 mendatang, akan ada aturan soal penggunaan sampah plastik.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Esthi Maharani
Sampah plastik di Indonesia melebihi batas aman.
Foto: republika
Sampah plastik di Indonesia melebihi batas aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 dimulai pada 7 Oktober hingga 13 Oktober 2019. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan PKN tidak hanya menekankan soal budaya kesenian namun juga nilai-nilai kebaikan yang bisa ditanamkan kepada masyarakat.

Hilmar mengatakan, PKN 2019 juga dilakukan agar seluruh masyarakat bersama-sama membentuk kebudayaan baru termasuk seperti nilai dan norma yang penting untuk Indonesia bahagia. Ia mencontohkan, pada PKN 2019 mendatang, akan ada aturan soal penggunaan sampah plastik.

"Salah satunya kebersihan. Kebersihan ini kan tidak bisa, kalau kita kerahkan mekanisme yang paling bagus itu datangnya ya dari dalam orang itu sendiri. Itu yang ingin kita ajarkan," kata Hilmar, usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10).

Di dalam PKN 2019, akan ada pembatasan penggunaan gelas dan botol plastik. Pihak panitia akan menyediakan air minum gratis namun hanya bisa diambil menggunakan tempat minuman sendiri. Oleh sebab itu, Hilmar berpesan kepada para pengunjung agar membawa botol minum masing-masing.

"Jadi kita berpesan kepada semua orang bahwa bawa botol minum sendiri. Karena sudah terlalu banyak plastik di laut. Kita ingin mengurangi," kata dia.

Diharapkan, dengan diawali dari PKN 2019 para pengunjung yang hadir bisa mencontoh pembatasan botol plastik tersebut dan mengaplikasikannya ketika mereka akan mengadakn acara sendiri. "Mudah-mudahan mereka yang hadir di sana terinspirasi. Kalau bikin kegiatan di tempatnya sendiri mengikuti pola yang sama," kata dia menjelaskan.

PKN 2019 juga akan menghadirkan kreativitas dan kebudayaan khas dari pemerintah daerah. Sebanyak 26 provinsi telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hilmar mengatakan, alasan tidak semua provinsi bisa ikut adalah karena keputusan mengadakan PKN ditetapkan setelah anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) selesai dibuat.

Ia memaklumi kondisi tersebut. Meskipun demikian, Hilmar berharap tahun berikutnya jumlah provinsi yang ikut berpartisipasi bisa bertambah sehingga PKN bisa lebih kaya akan kebudayaan Indonesia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement