REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengklaim dirinya mendapat dukungan untuk menjadi Ketua MPR RI. Ia mengatakan, pimpinan MPR sebaiknya berasal dari partai yang bukan koalisi pemerintah.
"Kami ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, tradisinya sebaiknya diserahkan kepada partai yang menjadi penyeimbang dari koalisi pemerintah, karena itu sejak awal, teman-teman partai, fraksi mendorong saya untuk menjadi calon ketua MPR," kata Muzani di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Muzani mengatakan, dalam waktu singkat Gerindra akan menyampaikan pandangan sikap tersebut dalam pembicaraan awal pada saat penentuan pimpinan MPR. Ia mengatakan, komunikasi antarpartai di MPR pun sufah dilakukan, termasuk dari kelompok DPD RI.
"Ada yang menyambut dengan bagus, untuk perubahan bagus, untuk demokrasi bagus, ada yang macem-macem orang memberi respon menunggu keputusan partainya, menunggu dawuh pimpinannya segala macam," ujar Muzani.
Muzani pun berharap, penentuan Ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah. Ia pun menyatakan akan melakukan lobi-lobi demi tujuannya menduduki kursi Ketua MPR RI. Namun, bila musyawarah tidak mencapai mufakat, mau tidak mau voting dijadikan alat pengambilan keputusan.
"Cuma votingnya ga kaya dulu, ga ada lagi paket, artinya siapapun yang akan jadi ketua maka orang yang ditunjuk akan tetap jadi wakil Ketua, dan yang kalah jadi wakil, bila saya terpilih menjadi ketua, maka yang lain wakil ketua," kata Muzani.
Untuk diketahui, formasi Pimpinan MPR RI untuk Periode 2019-2024 berdasarkan UU MD3 berjumlah sepuluh orang. Sepuluh orang itu terdiri dari sembilan fraksi partai politik dan satu perwakilan DPD RI dengan satu orang sebagai ketua.
