REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan akan mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan Amerika Serikat (AS) untuk membahas masalah nuklir Semenanjung Korea. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kontak pendahuluan pada 4 Oktober mendatang.
Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui belum dapat menginformasikan di mana pembicaraan itu akan berlangsung. Dia hanya menyatakan bahwa para pejabat di negaranya siap untuk melakukan diskusi.
“Ini adalah harapan saya bahwa negosiasi tingkat kerja akan mempercepat perkembangan positif hubungan Korut-AS,” kata Choe dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Selasa (1/10).
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyambut positif pengumuman tersebut. “Melalui negosiasi tingkat kerja ini, kami berharap bahwa kemajuan besar akan dibuat pada tanggal awal untuk mencapai denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea,” kata juru bicara kantor kepresidenan Korsel Ko Min-jung.
Sebelumnya Choe Son Hui menekankan bahwa AS perlu menghadirkan pendekatan baru jika tak menginginkan pembicaraan tentang denuklirisasi kembali berakhir tanpa kesepakatan. “Saya ingin percaya bahwa AS keluar dengan alternatif berdasarkan metode perhitungan yang melayani kepentingan kedua belah pihak dan dapat diterima oleh kami," kata dia pada September lalu
“Jika pihak AS bermain dengan skenario lama yang tidak ada hubungannya dengan metode baru pada pembicaraan tingkat kerja yang akan diadakan pasca-kesulitan, kesepakatan antara kedua belah pihak dapat berakhir,” ujar Choe.
Perundingan denuklirisasi antara AS dan Korut yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada Februari lalu diketahui berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak mempertahankan posisinya tentang penerapan sanksi.
Korut, yang telah menutup beberapa situs uji coba rudal dan nuklirnya, meminta AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Namun AS tetap berkukuh tak akan mencabut sanksi apa pun kecuali Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika