REPUBLIKA.CO.ID, Ada fakta menarik yang terungkap dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pegawai pemerintah yang dikucilkan karena proaktif melaporkan tindak korupsi di kantornya.
"Dua dari 10 menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan bahkan ada yang diberi sanksi dan di hambat karier dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir ini," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana dalam ekspose hasil SPI di gedung KPK, Selasa (1/10).
Wawan menjelaskan, temuan tersebut didapatkan dari responden internal dan eksternal yang menjadi sampel survei. Selain itu, ia menyebut ada responden eksternal yang tidak ingin diwawancarai karena tidak percaya KPK akan melindungi yang melapor tindak korupsi. "Hasil survei tidak jauh beda, dari 2 sampai 10 tidak percaya akan dapat perlindungan bila menyampaikan tindak korupsi," kata Wawan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurut dia, KPK harus turun tangan mengatasi pegawai yang dikucilkan itu dengan mengintervensi atasannya. "KPK harus bertanggung jawab ketika ada pelapor yang mendapat sanksi atau lainnya di tempat kerjanya dan melindungi hak-haknya. Karena mereka sudah melapor, masa, kita biarkan?" kata Alexander.
Alexander juga mengaku punya pengalaman terbaru terkait itu. Menurut dia, beberapa waktu lalu, pihaknya mendapatkan laporan gratifikasi oleh salah satu pegawai di kementerian. Setelah melaporkan, pegawai tersebut mendapatkan mutasi dari atasannya.
"Setelah ditelusuri, dia dapat (mutasi) dari atasannya. Kita intervensi atasannya, lalu surati bahwa itu pegawai baik dan jujur. Seperti itu kita koordinasi dengan instansi, supaya pegawai lainnya tidak segan untuk melaporkan tindak korupsi di sekitar tempat kerja mereka," kata Alexander.
KPK, kata dia, akan mencoba mendorong iklim seperti itu agar setiap pegawai itu berani untuk melaporkan tindak korupsi. Para pegawai harus percaya bahwa kalaupun laporan di dalamnya akhirnya tidak benar, mereka tidak takut diberi sanksi.
"Selama 14 tahun KPK berdiri, rasanya tidak pernah mengungkap pihak pelapor, itu juga masih ada yang tidak berani untuk melapor. Artinya, mereka khawatir, jika melapor, identitas mereka terungkap dan kasus membesar hingga dijadikan sanksi," kata dia. n ronggo astungkoro/adam maulana sarja, ed: ilham tirta
Ikuti Whatsapp Channel Republika