Kamis 03 Oct 2019 09:22 WIB

AS Berencana Kumpulkan DNA Imigran Lintasi Perbatasan

Belum ada informasi tujuan penggunaan DNA yang dikumpulkan.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Ani Nursalikah
Warga Haiti menyeberangi perbatasan menuju Amerika Serikat (AS) di Tijuana, Meksiko. Pemerintahan Trump berencana mengumpulkan DNA migran yang melewati perbatasan AS.
Foto: AP Photo/Gregory Bull
Warga Haiti menyeberangi perbatasan menuju Amerika Serikat (AS) di Tijuana, Meksiko. Pemerintahan Trump berencana mengumpulkan DNA migran yang melewati perbatasan AS.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) berencana memperluas pengumpulan DNA dari para imigran yang melintasi perbatasan AS. Hasil dari pengumpulan ini sebagai informasi dalam basis data kriminal luas yang dioperasikan oleh Biro Investigasi Federal (FBI).

Upaya ini jauh lebih luas daripada pengujian DNA yang dilakukan pada keluarga yang melintasi perbatasan AS-Meksiko. Sebelumnya, uji DNA berguna membantu mendeteksi orang yang berpura-pura sebagai orang tua. Belum ada informasi lebih lanjut tentang peningkatan pengujian DNA, termasuk tujuannya dan apakah itu akan berlaku untuk anak-anak yang menyeberang sendirian atau pencari suaka.

Baca Juga

Kabar yang dilaporkan dari The Guardian menyatakan, dua pejabat senior DHS membahas upaya yang sedang berlangsung itu, Rabu(2/10). Mereka mengatakan, Departemen Kehakiman sedang menyusun peraturan baru dan perincian sedang dibahas dalam kelompok kerja, meski belum diketahui waktu pasti kapan rencana itu dilaksanakan.

Aturan baru itu muncul setelah peningkatan besar orang yang melintasi perbatasan, sebagian besar dari Amerika Tengah. Para pejabat menyatakan, peningkatan bisa ditekan setelah tindakan keras, perubahan suaka, dan perjanjian dengan negara-negara Amerika Tengah.

Praktik ini memungkinkan pemerintah AS mengumpulkan banyak data biometrik imigran. Kondisi itu meningkatkan kekhawatiran privasi dan menimbulkan pertanyaan seputar penggunaan data. Terlebih lagi DNA juga mengandung informasi identitas keluarga.

"Tidak mengherankan, mengingat fiksasi pemerintah ini pada penjahat orang-orang di perbatasan, tetapi ini berlebihan" kata pengacara dengan American Civil Liberties Union Vera Eidelman. Peraturan baru itu mengubah tujuan pengumpulan DNA, menurutnya, dari salah satu investigasi kriminal ke pengawasan populasi.

Seorang pejabat patroli perbatasan baru-baru ini memperingatkan memperluas pengumpulan DNA di perbatasan dapat mengganggu pemrosesan imigran yang tertib. Selama deposisi dalam kasus yang melibatkan keluarga yang terpisah di perbatasan, kepala direktorat penegak hukum perbatasan Brian Hastings, ditanya oleh hakim apakah DNA akan menjadi alat yang baik untuk mengidentifikasi keluarga.

"Bahkan setelah kebijakan dan prosedur tersebut diberlakukan, agen patroli perbatasan saat ini tidak dilatih tentang tindakan pengumpulan DNA, tindakan pencegahan kesehatan dan keselamatan, atau penanganan sampel DNA yang tepat untuk diproses," kata Hastings.

Pengumpulan DNA bersifat non-invasif dan sebagian besar dilakukan melalui pengambilan air liur di belakang pipi atau sehelai rambut. Namun, pengumpulan dan penyimpanan sampel yang tepat membutuhkan pelatihan.

Prosedur tersebut cukup rumit dan belum jelas berapa banyak petugas yang akan dilatih tentang pengumpulan DNA itu. Saat ini, para imigran yang melintasi perbatasan secara ilegal diambil sidik jari dan hasilnya dikirim ke basis data federal yang dapat diakses oleh negara dan lembaga penegak hukum setempat.

DNA dapat diambil jika seseorang telah ditangkap atas tuduhan federal dan melintasi perbatasan antara pelabuhan masuk dianggap sebagai kejahatan federal. Lembaga penegak hukum dapat mengirimkan sampel kepada FBI dari tersangka yang ditangkap atau dihukum karena kejahatan negara bagian atau federal dan warga negara non-AS yang ditahan oleh pemerintah. Indeks DNA nasional FBI telah lebih dari 17 juta profil dari tahanan dan pelaku lainnya per Agustus.

Beberapa departemen kepolisian dapat memberikan sampel ke FBI dari orang-orang terduga yang pernah ditangkap atau dihukum karena kejahatan, tanpa surat perintah. Meskipun orang tersebut seharusnya secara sukarela memberikan sampel dalam kasus-kasus tersebut dan tidak dipaksa atau diancam. Otoritas negara bagian dan federal biasanya memerlukan hukuman atau penangkapan sebelum sampel diambil.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement