Kamis 03 Oct 2019 12:40 WIB

Walhi Ragu Anggota DPR Baru Tuntaskan Masalah Lingkungan

Walhi menilai partai politik tidak memiliki visi misi dan agenda lingkungan hidup.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ani Nursalikah
Anggota DPR Krisdayanti bersama rekan sejawatnya usai mengikuti rapat paripurna MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).
Foto: Republika/Prayogi
Anggota DPR Krisdayanti bersama rekan sejawatnya usai mengikuti rapat paripurna MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meragukan anggota DPR periode 2019-2024 mampu menuntaskan masalah lingkungan hidup. Walhi menyebut mayoritas anggota DPR baru tak paham masalah lingkungan.

 

Baca Juga

Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid menyebut, dari 575 orang anggota DPR RI yang dilantik, sebagian besar tidak memahami problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam. Menurutnya, hal ini tidak mengkhawatirkan andai partai politik memiliki visi misi dan agenda penyelamatan lingkungan hidup.

"Sayangnya, 9 sembilan partai politik yang saat ini melenggang ke Senayan nyaris dikatakan tidak memiliki visi misi dan agenda lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan bagi rakyat," katanya dalam siaran pers, Rabu (2/10).

Ia mengklaim agenda penyelamatan lingkungan hidup semakin suram ke depan karena anggota DPR 2019-2024 wajah baru juga akan berhadapan dengan status quo, yakni penguasa politik menjadi penguasa ekonomi dan para oligarki yang telah duduk sebelumnya di gedung parlemen. "Hampir separuh legislator yang duduk di parlemen adalah pebisnis. Kekhawatiran publik semakin besar dengan adanya konflik kepentingan dalam proses legislasi ke depan, mengingat sejumlah RUU disiapkan untuk menyokong investasi industri ekstraktif seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan," ujarnya.

 

Ia meminta anggota DPR 2019-2024 belajar dari gerakan protes rakyat yang terus membesar. Sebab rakyat merasa telah dikhianati oleh para wakilnya di Senayan dan muak dengan politik representasi yang mengabaikan suara rakyat.

Ia menekankan demonstrasi dan turun ke jalan merupakan cara rakyat mendidik penguasa agar tidak semena-mena memperlakukan rakyat dengan mengeluarkan kebijakan politik yang serampangan. "Anggota parlemen yang baru saja dilantik harus mengingat itu. Bahwa rakyat harus dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan yang memiliki berdampak pada rakyat dan lingkungan hidup," ujarnya.

Sebanyak 575 orang anggota DPR RI dan 136 orang anggota DPD RI periode 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019. Dari 575 orang anggota DPR yang dilantik, sebanyak 50,26 persen merupakan pejawat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement