REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead berharap lembaga yang ia pimpin bisa memiliki cabang di provinsi yang memiliki lahan gambut. Setidaknya, di enam provinsi yang kerap terjadi kebakaran lahan dan hutan (Karhutla).

Nazir menjelaskan, sejak didirikan tahun 2016 lewat peraturan presiden, BRG tidak memiliki tim satuan kerja dan kantor cabang di daerah. Selama ini, semua upaya restorasi lahan gambut dilakukan dengan berkoordinasi bersama tim satuan kerja pemerintah provinsi (pemprov).

"Kawan-kawan di pemrov jadi tambah banyak pekerjaannya dengan melaksanakan restorasi gambut ini. Apalagi pimpinan daerah tugasnya banyak, tidak hanya soal gambut," kata Nazir kepada Republika di kantor BRG, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Untuk itu, ia berharap BRG bisa membuat cabang di daerah sebagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memilki cabang di daerah, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kerja-kerja mereka pun, kata Nazir, bisa terfokus di wilayahnya.

"Memang idealnya, BRG juga harus ada satuan kerja atau cabang provinsi. Setidaknya di area yang lahan gambutnya luas dan rawan terbakar saja,"

Adapun enam provinsi yang dimaksudkan Nazir adalah provinsi yang dilanda Karhutla tahun ini. Yakni Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 30 September 2019, terdapat 328.724 ribu hektare (ha) lahan yang terbakar pada tahun 2019 di enam provinsi tersebut.

BRG mencatat, dari total luas lahan terbakar tersebu, 86 ribu ha adalah lahan gambut. 53 ribu ha diantaranya merupakan lahan yang masuk dalam target restorasi BRG. "Di area lahan milik masyarakat, lahan gambut terbakar mencapai 5.602 ha. Padahal di sana sudah kita bangun sekat-sekat di kanal lahan gambut, tapi tetap terbakar," kata Nazir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika