REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah mengatakan partai politik itu tidak ingin mendapatkan jabatan ketua MPR. Alasannya, untuk menjaga demokrasi Pancasila Indonesia.
"Karena PDI Perjuangan ingin konsisten bahwa demokrasi Pancasila dalam praktik itu menghindari pemenang pemilu mengambil semua," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Basarah mengatakan, ketua DPR sudah dijabat Puan Maharani --putri dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan-- dari PDI Perjuangan dan presiden juga dijabat Joko Widododiusung PDI Perjuangan. Maka tidak elok bila ketua MPR juga dari PDI Perjuangan.
Menurut Basarah, PDI Perjuangan sejak awal berkomitmen menjaga agenda MPR untuk menjaga kehormatan sebagai lembaga negara yang wewenangnya paling tinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya. "Karena itu sejak awal pembentukan pimpinan MPR, PDI Perjuangan menghindari wacana merebut jabatan di MPR," tuturnya.
Untuk menjaga semangat Pancasila yang gotong-royong, maka Megawati memutuskan hanya menugaskannya menjadi calon wakil ketua MPR. Saat ditanya tentang calon ketua MPR yang akan didukung PDI Perjuangan, Basarah mengatakan, MPR sebagai lembaga musyawarah harus mengedepankan mufakat dalam keputusan keputusannya.
"Karena itu pimpinan fraksi dan kelompok DPD sepakat untuk mendorong 10 pimpinan MPR yang sudah ditunjuk untuk duduk bersama menentukan siapa yang akan duduk sebagai ketua MPR," katanya.
Setidaknya ada tiga nama yang mencuat untuk menjadi calon ketua MPR, yaitu Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, dan Fadel Muhammad dari DPD. Sebanyak 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD periode 2019-2024 telah dilantik pada pelantikan yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Pimpinan DPR dan DPD sudah dipilih dan ditetapkan pada Selasa (1/10). DPR akan diketuai Puan Maharani dan DPD akan diketuai La Nyalla Mattalitti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika