REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar merevisi Undang-undang KY Nomor 22 Tahun 2004. Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad menilai dalam undang-undang tersebut kewenangan KY masih kurang kuat.

Jaja mengatakan, selama ini kewenangan KY hanya bersifat rekomendasi. Untuk itu, KY mendesak DPR RI agar merevisi Undang-undang yang dimana nantinya rekomendasi dari KY langsung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, RUU Jabatan Hakim masih belum jelas kabarnya. Ia menambahkan sampai periode 2014-2019 DPR RI berakhirpun tidak tuntas RUU tersebut.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Havid Al Vizki

Video Editor | Fian Firatmaja