BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat berunjuk rasa di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (3/10/2019) siang.
Dalam aksinya, mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mendorong Presiden RI Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR RI.
"Aksi demo ini agar gubernur dapat menekan presiden untuk segera menerbitkan Perrpu soal RUU KPK dan selesaikan permasalahan yang ada saat ini," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat PII Jawa Barat, Restu, di lokasi, Kamis (3/10/2019).
AYO BACA : Kapolda Jabar Sebut Kelompok Anarko Tunggangi Aksi Mahasiswa
Restu mengungkapkan selain persoalan Perppu, demo ini menyoroti sejumlah RUU yang diduga kontroversial. RUU ini bila disahkan akan menyengsarakan rakyat Indonesia.
"Seperi RKUHP, RUU pertanahan, RUU ketenagakerjaan, dan lainnya, dampaknya merugikan masyarakat," katanya.
Selain itu, dia mendorong agar penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera bisa segera diatasi. Salah satunya dengan menetapkan sebagai bencana nasional dan membentuk tim gabungan untuk mengatasinya.
AYO BACA : Polwan Bagikan Minuman, Permen, dan Karangan Bunga ke Pendemo
"Karhutla ini mengancam keberlangsungan umat manusia, terkhusus menyelamatkan pendidikan untuk anak bangsa," terang Restu.
Dia meminta kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian bertanggung jawab dan mengusut tuntas pelaku penembakan mahasiswa saat unjuk rasa mahasiswa di Kendari, sehingga jatuhnya dua korban dari mahasiswa.
"Kami menyerukan kepada kepolisian untuk tidak represif kepada peserta aksi dan menjaga peserta aksi serta memastikan keamanannya saat menyampaikan aspirasi," katanya.
Restu menambahkan aksi unjuk rasa ini diikuit oleh sejumlah perwakilan dari PPI kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dia pun berharap semoga aspirasi ini dapat didengarkan oleh para pemangku jabatan.
AYO BACA : Buruh Jabar Bantah Aksi Unjuk Rasa Ditunggangi Kepentingan Politik