REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Korban jiwa kerusuhan aksi demonstrasi di Irak bertambah menjadi 27 orang. Pasukan keamanan Irak menembaki ribuan demonstran penentang jam malam di Baghdad, Kamis (3/10). Polisi terlibat baku tembak dengan para demonstran yang juga menembakki kepolisian di kota selatan negara.
Aksi demonstrasi menyebar ke seluruh kota di Irak selatan yang didominasi Muslim Syiah. Polisi mengakui banyak menemukan demonstran yang membawa senjata. Dua polisi dan dua demonstran terbunuh di kota Diwaniya sekitar 160 Km selatan Baghdad.
Polisi mengatakan, para demonstran menembaki mereka di kota Rifae dekat kota selatan Nassiriya. Di daerah tersebut, delapan orang tewas.
"Sebanyak 50 orang terluka di Rifae, termasuk lima polisi," ujar pernyataan kepolisian.
Sementara di wilayah selatan kota, Amara, empat orang terbunuh dalam bentrokan Kamis malam. Menurut sumber kepolisian dan rumah sakit, satu orang demonstran dipukuli di daerah dekat kota Hilla.
Sementara tiga orang lainnya terbunuh di satu daerah di Baghdad. Di daerah lain di Baghdad, demonstran membakar kendaraan milik kepolisian.
Aksi demonstrasi ini mengakibatkan 600 orang terluka. Dipicu oleh tuntutan banyaknya pengangguran dan layanan yang buruk, para demonstran menuntut lebih seruan untuk perubahan pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu tantangan keamanan terburuk dalam beberapa tahun di negara yang dilanda perang.
Para demonstran melakukan unjuk rasa secara independen, tidak dari pendukung partai mana pun. Polisi pun tampaknya terkejut dengan ribuan masa yang melakukan aksi.
"Peluru tidak menakuti kita. Mereka tidak menakuti orang Irak. Ini semua akan jatuh di atas kepala mereka," kata seorang pengunjuk rasa di ibu kota Baghdad.
Setidaknya 4.000 pengunjuk rasa berkumpul di Tayaran Square Baghdad. Mereka berusaha berbaris ke alun-alun Tahrir pusat, namun disambut dengan api terbuka dan gas air mata yang berat dari polisi. Polisi menggunakan amunisi yang melukai di distrik Zaafaraniya, Baghdad, tempat tiga pemrotes ditembak mati. Protes juga merambah di distrik Shula barat laut.
Amnesty International meminta pemerintah Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mengendalikan pasukan keamanan dan menyelidiki pembunuhan. "Sangat memalukan pasukan keamanan Irak berkali-kali berurusan dengan pengunjuk rasa dengan kebrutalan menggunakan kekuatan mematikan dan tidak perlu. Sangat penting pihak berwenang memastikan investigasi yang sepenuhnya independen dan tidak memihak," kata Direktur Riset Timur Tengah Amnesty International Lynn Maalouf.
PBB pun mendesak pemerintah melakukan pengekangan maksimum dan menciptakan demonstrasi yang damai. Irak memang tengah berjuang untuk pulih sejak mengalahkan kelompok garis keras pada 2017.
Demonstrasi antipemerintah di Baghdad, Irak, Rabu (2/10). Massa menuntut perbaikan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
Infrastrukturnya telah diboroskan oleh dekade perang saudara sektarian, pendudukan asing, dua invasi AS, sanksi AS, dan perang melawan tetangganya. Dengan negara itu akhirnya damai dan bebas untuk berdagang, banyak warga Irak mengatakan pemerintah mereka gagal membangun kembali negara.
Demonstrasi dimulai di Baghdad pada Selasa dan dengan cepat tumbuh dan menyebar ke kota-kota lain, terutama di selatan Irak. Polisi telah menembakkan peluru tajam, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan demonstran.
Para demonstran menunjukkan kemarahan mereka kepada pejabat yang duduk di pemerintahan yang korup dan tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. "Orang-orang dirampok. Orang-orang sekarang mengemis di jalan. Tidak ada pekerjaan, Anda datang untuk memprotes, mereka menembaki Anda. Tembakan langsung," kata seorang pria yang menutupi wajahnya dengan syal.
Irak memang memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Namun, sebagian besar penduduknya atau sekitar 40 juta jiwa berada dalam kemiskinan dan tanpa perawatan kesehatan, pendidikan atau listrik dan pasokan air yang layak.
Kerusuhan Irak memaksa tetangga Iran menutup salah satu penyeberangan perbatasan utama yang digunakan oleh para peziarah. Demonstrasi antipemerintah tahun lalu yang dimulai di Basra yang kaya minyak memicu tindakan keras oleh pasukan keamanan dan hampir 30 orang tewas.
Perdana Menteri Abdul Mahdi mengetuai pertemuan darurat dewan keamanan nasional dan memerintahkan jam malam Kamis di Baghdad. Hanya pelancong dari dan ke bandara, ambulans, beberapa pegawai pemerintah, dan peziarah yang diizinkan di jalanan.
Dia mengunjungi Komando Operasi Baghdad pada Kamis bersama menteri pertahanan dan menteri dalam negeri, lapor televisi pemerintah. Secara terpisah, polisi dan sumber medis mengatakan, demonstran yang telah terlibat dalam protes Basra tahun lalu ditembak mati di rumah mereka Rabu malam. Sumber-sumber keamanan mengatakan mereka menerima ancaman dari kelompok-kelompok milisi kuat di Basra tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika