Jumat 04 Oct 2019 15:05 WIB

Ketua Dewan Dikuasai Kubu Pemerintah, Gerindra: Kita Kawal

Dewan akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Rep: Ali Mansur/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) mengangkat palu sidang disaksikan pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunte (kedua kiri) dan Hillary Brigitta Lasut (kiri) usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) mengangkat palu sidang disaksikan pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunte (kedua kiri) dan Hillary Brigitta Lasut (kiri) usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh kursi pimpinan di parlemen diisi oleh pendukung pemerintah. Mulai dari Ketua DPR RI duduki oleh elit PDI Perjuangan, Puan Maharani, Ketua MPR RI dijabat politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), dan  Ketua DPD RI Nyalla Mattalitti yang merupakan  pendukung Presiden Joko Widodo. 

Namun politikus Partai Gerindra, Riza Patria enggan mengaku jika pihak oposisi tersisihkan. Ia beralasan bahwa masih ada tempat untuk partai di luar pemerintahan saat ini berada di posisi pimpinan.

Baca Juga

"Kalau kita lihat di DPR RI Gerinda dapat wakil ketua, di MPR RI juga partai oposis mendapatkan kursi wakil pimpinan, jadi tidak ada masalah," ujar Riza saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (4/10).

Meski tidak ada satu pun oposisi menduduki kursi pucuk pimpinan di lembaga parlemen, ia menilai tak akan melemahkan fungsi DPR RI sebagai pengawas pemerintah. Bahkan ia menjanjikan Partai Gerindra akan tetap tegas dan kritis sebagai partai yang saat ini berada di luar kekuasaan. Partai oposisi diharapkan akan tetap bekerja maksimal mengawasi dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kami tetap tidak akan mengurangi sikap kritis kami. Kita tetap kritis tapi konstruktif sebagai partai oposisi terus memberikan masukan dan kritik agar kita depannya bisa lebih baik," tegas Riza Patria.

Kemudian terkait pemilihan ketua DPR RI, MPR RI dan DPD RI yang menguntungkan koalisi pemerintah, Riza menilai sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Bagaimana pun juga, kata ia, kalau pemerintah berkuasa maka semua sektor ingin kuasai. Tidak terkecuali dengan MPR RI yang menempatkan Bamsoet sebagai ketuanya.

"Itu kan masalah cuma musyawarah atau voting. Memang sejak awal diusahakan musyawarah mufakat karena dianggap lebih bermartabat tapi kami pun menerima usai Pak Prabowo berkonsultasi dengan Megawati," ungkapnya.

Sebelumnya, Bamsoet resmi terpilih sebagai Ketua MPR 2019-2024. Ia terpilih secara aklamasi lantaran disepakati seluruh fraksi partai politik dan DPD RI. Pemilihan berlangsung secara musyawarah mufakat di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).

Kemudian ada sembilan wakil ketua MPR RI 2019-2024 terpilih. Yaitu Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan, Lestari Moerdijat dari Nasdem), Ahmad Muzani dari Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, Jazilul Fawaid dari PKB, Syarief Hasan dari Demokrat, Arsul Sani dari PPP, Hidayat Nur Wahid dari PKS, dan Fadel Muhammad dari DPD RI. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement