REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi ketua pimpinan di parlemen diisi oleh kader yang berasal dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Sedangkan, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menduduki kursi ketua MPR.

Meski begitu, Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menyatakan tetap berada dalam kubu oposisi. Sebab, dalam mengawal kinerja pemerintah, diperlukan pihak yang mengkritisi kerja mereka.

"Kita tetap oposisi, oposisi yang konstruktif. Jika pemerintah benar, kita juga benar, kita akan dukung mereka," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).

Saleh mengatakan, meski partai pendukung Jokowi mengusai parlemen, DPR harus tetap mengkritisi program pemerintah yang dirasa kurang memuaskan. Jika tak begitu, checks and balances kinerja tak akan terjadi.

Sehingga, ditakutkan pemerintah akan berpuas diri dengan kerja mereka. Karena, tak adanya oposisi yang mengkritisi kerja dan program pemerintah.

"Kalau pemerintahan tidak benar tentu kita akan koreksi, kita kritik,” ujar Saleh.

Ia menjelaskan, pilihan oposisi dilakukan PAN untuk masyarakat. Partainya ingin terus bisa menyuarakan kritik atas kebijakan yang dinilai salah.

Bukan membenarkan hal-hal yang salah dan merugikan rakyat. "Semuanya juga untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat, jadi kita akan berada pada posisi seperti itu," ujar Saleh.

Diketahui, fraksi partai pengusung Jokowi menguasi parlemen. Selain Puan Maharani dan Bamsoet, terdapat sejumlah kader partai Koalisi Indonesia Kerja yang mengisi posisi-posisi yang strategis.

Di antaranya wakil ketua DPR yang diisi oleh Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Hanya tersisa Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra yang bukan pengusung Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika