REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Ketua Parlemen Irak Mohamed al-Halbousi mengatakan siap turun ke jalan dan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi dengan para warga di sana. Hal itu akan dia lakukan jika pemerintah mengabaikan tuntutan para pengunjuk rasa.
“Jika tuntutan para pemrotes tidak terpenuhi, saya akan turun ke jalan bersama mereka,” kata al-Halbousi kepada awak media di Baghdad pada Sabtu (5/10), dikutip laman Anadolu Agency.
Dia mendesak para demonstran untuk tak terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kendati demikian, al-Halbousi tetap mendukung mereka untuk menuntut hak-haknya yang sah.
Al-Halbousi pun berjanji akan memerangi praktik korupsi. “Bencana korupsi tidak berbeda dengan terorisme,” ujarnya.
Aksi demonstrasi di Irak telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu. Masyarakat turun ke jalan untuk memprotes permasalahan yang mereka hadapi, seperti meningkatnya pengangguran, akses terhadap layanan dasar, termasuk air dan listrik, yang terbatas serta praktik korupsi di tubuh pemerintahan yang merajalela. Mereka mendesak Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mundur dari jabatannya.
"Kami menginginkan pekerjaan dan layanan publik yang lebih baik. Kami telah menuntut mereka selama bertahun-tahun dan pemerintah tidak pernah menanggapi," ujar Abdallah Wahid, seorang demonstran berusia 27 tahun, dikutip laman Aljazirah.
Aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa terakhir telah memakan banyak korban jiwa dan luka. Menurut seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Irak, setidaknya 100 orang tercatat tewas dan lebih dari 2.500 lainnya mengalami luka-luka sejak unjuk rasa dimulai 1 Oktober lalu.
Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Jeanine Hennis telah mengecam aksi kekerasan terhadap para demonstran di Irak. Hennis menyesalkan aksi demonstrasi di Irak harus diwarnai banyaknya jatuhnya korban jiwa dan luka. “Lima hari dilaporkan kematian dan cedera. Ini harus dihentikan,” kata dia melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (5/10).
Dia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan melakukan refleksi. “Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan harus dimintai pertanggung jawaban,” ujar Hennis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika