REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo mengingatkan untuk senantiasa waspada dan menyiapkan diri dalam rangka menuntaskan konsolidasi demokrasi khususnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara pada Apel Pagi bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Seperti diketahui, Tjahjo Kumolo merangkap jabatan selain menjadi Menteri Dalam Negeri juga Plt Menkumham berdasarkan Keputusan Presiden sejak tanggal 1 Oktober 2019. Menkumham sebelumnya, Yasonna Laoly mundur dari jabatannya setelah terpilih dan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

Tjahjo Kumolo mengatakan, selain pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, agenda demokrasi pada tahun depan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah serentak di 270 daerah juga perlu diperhatikan. Ia meminta khususnya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan inspeksi mendadak ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menghindari terjadinya kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan menjelang agenda tersebut.

Tjahjo mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk ikut menjaga stabilitas keamanan nasional. Dia mengatakan bahwa tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks.

“Tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks, masih ada masalah yang harus kita hadapi selama 74 tahun merdeka seperti masalah gizi anak, ketersediaan air bersih, masih tingginya angka kematian ibu hamil, semakin tingginya penyakit malaria, juga masalah sandang, pangan dan papan. Itu adalah tugas kita yang masih belum selesai,” kata Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika