REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR RI bersama seluruh fraksi partai politik akan mulai membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti pimpinan Komisi dan AKD lainnya pada pekan ini. Partai Golkar menjadi salah satu fraksi yang kabarnya sedang mengincar Komisi I dan II.

Namun, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Aziz Syamsuddin masih enggan memberitahu komisi mana yang diincar pihaknya. Karena, saat ini masih dalam proses pembahasan.

"Ya nanti kita lagi musyawarah. Kita masih musyawarah," ujar Aziz di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).

Aziz menjelaskan, lobi antarfraksi terkait pembentukan AKD saat ini masih berlangsung. Maka dari itu ia masih enggan memberitahu komisi apa saja yang diincar Partai Golkar. "Nanti aja setelah forum lobi, kan tidak enak saya membuat pernyataan sebelum putusan," ujar Aziz.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, pembetukannya nanti akan berdasarkan perolehan suara terbanyak partai dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Dengan begitu, ia berharap pembagian kursi pimpinan AKD akan dilakukan secara proporsional.

Hal ini juga dilakukan agar pembentukan AKD tak bermasalah, seperti yang terjadi pada DPR periode 2014-2019. Di mana saat itu, terjadi konflik internal antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perihal pemilihan pimpinan AKD.

"Saya berharap tidak akan terjadi lagi, karena apapun itu menjadi luka sejarah bahwa proses demokrasi yang sudah kita lakukan melalui proses pemilu kemudian menjadi berantakan," ujar Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika