REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menilai, dalam demokrasi yang sehat, pihak kalah harus bisa menerima kekalahannya secara ksatria. Tidak perlu membuat demokrasi seolah-olah menjadi kabur.

"Jangan buat kabur demokrasi hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, siapa yang menang dan siapa yang kalah," kata Johnny kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, saat ditanya tentang peluang Partai Gerindra mendapat posisi menteri dalam kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Menurut Johnny seorang pimpinan partai politik seharusnya memiliki rasa malu dan ksatria dengan bisa menerima hasil pemilu yang demokratis. Ketika didesak apakah pernyataannya itu berarti menyatakan bahwa Partai Gerindra tidak ksatria? Johnny menampik dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia maksudkan.

Johnny meminta penyusunan struktur kabinet jangan didramatisasi karena merupakan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu, menurut dia, bukan sekadar norma biasa yang harus dihormati dan dijaga bersama-sama.

"Itu hak prerogatif presiden. Namun, saya juga ditanya banyak orang mengapa hanya Partai Gerindra saja yang ditawari. Kan ada 10 partai politik pengusung Jokowi-KH Ma'ruf. Ada sembilan partai di parlemen. Mengapa hanya Partai Gerindra?" tanyanya.

Johnny mengatakan hanya Presiden Jokowi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menurut dia, apa pun keputusan Presiden, tentu ada pertimbangan-pertimbangan sendiri yang dilakukan. "Partai Nasdem mendukung keputusan presiden, tetapi kami mengingatkan keadaan politik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika