REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan, Pekan Nasional Kebudayaan (PKN) direncanakan dilakukan secara berjenjang mulai tahun depan. Hal itu, kata dia, sesuai arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
"Ini arahan Pak Menteri, bilang sebaiknya acaranya dilaksanakan tiap tahun dan juga berjenjang," kata Hilmar, di sela kunjungannya dalam PKN 2019, di Kompleks Istora Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Konsep PKN secara berjenjang maksudnya adalah dilakukan mulai dari daerah-daerah. "Walaupun ini disebut PKN namun seharusnya ada pekan kebudayaan daerah, tingkat kabupaten, kota dan provinsi," kata Hilmar menambahkan.
Pada PKN kali ini, hanya 26 provinsi yang ikut berpartisipasi. Alasannya PKN baru digagas setelah dilakukan Kongres Kebudayaan pada Desember 2018 lalu. Sehingga banyak daerah yang belum siap untuk ikut berpartisipasi dalam PKN 2019.
Namun, Hilmar berharap pada tahun depan lebih banyak pemerintah daerah yang bisa ikut berpartisipasi. "Jadi banyak daerah yang belum menganggarkan. Sekarang ada rekomendasi kongres dan Pak Presiden hadir ya kita laksanakan. Buat saya, jalankan sekarang sama-sama kita ancang-ancang. Nanti tahun depan kita buat lebih baik," kata Hilmar menambahkan.
PKN 2019 juga dibuat ramah disabilitas dan meminimalisir penggunaan sampah plastik. Hilmar mengatakan, ia mengimbau agar para pengunjung membawa tumblr karena akan disediakan air minum.
Pihak panitia akan menyediakan air minum gratis namun hanya bisa diambil menggunakan tempat minuman sendiri. "Jadi kita berpesan kepada semua orang bahwa bawa botol minum sendiri. Karena sudah terlalu banyak plastik di laut. Kita ingin mengurangi," kata dia.
Diharapkan, dengan diawali dari PKN para pengunjung yang hadir bisa mencontoh pembatasan botol plastik tersebut dan mengaplikasikannya ketika mereka akan mengadakan acara sendiri. "Mudah-mudahan mereka yang hadir di sana terinspirasi. Kalau bikin kegiatan di tempatnya sendiri mengikuti pola yang sama," kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika