REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah hotspot atau titik panas kembali mengalami kenaikan di sejumlah daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kenaikan jumlah titik panas tersebut diperkirakan BNPB akibat hujan yang belum turun secara merata.
"Berdasarkan data yang kami peroleh pukul 09.00 WIB tadi, jumlahnya mengalami kenaikan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat (Kapusdatin) BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Senin (7/10).
Ia mengatakan untuk Provinsi Riau tercatat 34 titik panas, Jambi 67, Sumatera Selatan 87. Kemudian dua di Kalimantan Barat, 36 di Kalimantan Selatan dan paling banyak di Kalimantan Tengah yaitu 123.
Padahal, kata dia, pada 4 Oktober 2019 jumlah titik api di Provinsi Riau sudah tidak ada. Namun kini naik menjadi sembilan titik. Kemudian Sumatera Selatan dari 17 naik menjadi 137 titik api.
"Jadi Provinsi Riau, Jambi, Kalteng dan Kalsel itu hotspot-nya naik dan hanya Sumatra Selatan yang naik turun karena kondisinya masih kering," kata dia.
Kenaikan jumlah titik panas tersebut diperkirakan BNPB akibat hujan yang belum turun secara merata. Serta ditambah adanya dugaan oknum yang dengan sengaja membakar lahan sebelum datangnya musim hujan.
Jika dibandingkan jumlah titik panas satu pekan sebelumnya, kata dia, memang terjadi kenaikan. Namun, hal itu dipengaruhi oleh kondisi awan dan keberhasilan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan.
"Jadi pekan kemarin itu TMC berhasil dilaksanakan sehingga hujan turun secara merata di Kalimantan maupun Sumatra," katanya.
Kemudian terkait kualitas udara, ia menyebut sejumlah daerah terdampak karhutla yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Palembang mengalami penurunan dengan kategori tidak sehat.
Seterusnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan kategori sedang dan hanya Kalimantan Barat kategori baik. Alasannya curah hujan sudah cukup bagus di daerah tersebut, demikian Agus Wibowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika