REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat menyerukan PBB mendukung upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menggelar pemilu nasional. Termasuk di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Hal itu diutarakan Erekat saat melakukan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo dan Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov di Ramallah, Senin (7/10). Abbas diketahui telah membentuk komite dari Komite Pusat Fatah untuk membahas dan mengkaji proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Palestina.
Dua anggota Komite Eksekutif Fatah Ahmad Majdalani dan Wasel Abu Youssef menilai penyelenggaraan pemilu memang satu-satunya cara untuk mengakhiri perpecahan dan friksi di antara faksi-faksi Palestina, terutama Fatah dengan Hamas.
Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, telah setuju dengan usulan penyelenggaraan pemilu. Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan kelompoknya menginginkan pemilu yang komprehensif. Dia sepakat bahwa pemilu berfungsi untuk menyelesaikan krisis dan masalah di internal Palestina.
Oleh sebab itu Hamas siap terlibat dan berpartisipasi. "Kami akan mendukung pemilihan legislatif dan presiden jika diumumkan. Kami lebih suka pemilu ini diadakan setelah konsensus nasional dan kami menantang Fatah serta (Presiden) Abbas untuk mengumumkannya," kata al-Hayya seperti dilansir WAFA.
Kendati demikian, al-Hayya mengatakan Hamas akan mencari jaminan bahwa Fatah akan menerima hasil pemilu sepenuhnya. Sebab dia tak menghendaki masalah seperti tahun 2006 terulang kembali. Saat itu Hamas memenangkan pemilu namun Fatah menolak hasilnya.
Sebelumnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah mengatakan akan mendukung proses rekonsiliasi tanpa syarat untuk mengakhiri perpecahan internal antara berbagai faksi atau kelompok di Palestina. Hal itu dia umumkan setelah delapan faksi Palestina menyerukan hal tersebut pasca menggelar konferensi di Jalur Gaza pada September lalu.
“Penerimaan Hamas atas prakarsa ini berasal dari kesadaran kami akan keadaan saat ini dan ancaman strategis nyata terhadap tujuan kami, serta keyakinan kami bahwa persatuan nasional adalah kewajiban dan kebutuhan nasional,” kata Haniyeh pada Kamis (26/9), dikutip laman Al Araby.
Dia menilai persatuan nasional dibutuhkan untuk menghadapi pendudukan Israel. “Tidak mungkin bagi rakyat yang menderita di bawah pendudukan untuk berhasil dalam upaya pembebasannya tanpa persatuan internal yang tulus dan koheren,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika