REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo soal isu masuknya Gerindra dalam portofolio kabinet. Partai koalisi menganggap kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi.
"Kan itu urusan presiden, kalau sudah ke Menteri itu urusan Presiden," ujar Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Bambang menyatakan, PDIP sebagai pemenang Pemilu pun menyerahkan pada Jokowi soal jatah menterinya. Adapun kader yang diajukan PDIP ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Bambang mengisyaratkan, PDIP hampir pasti mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak. "Kalau itu, tidak usah ngomong pasti tau, wong kita pemenang pemilu nya kok.. Kalau paling banyak anggaplah Menteri PDIP dikasih 8 menteri, kader kita juga tidak ada," gurau pria yang kerap disapa Bambang Pacul itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate juga menegaskan, nomenklatur dan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Ia pun meminta agar isu pembagian menteri tidak dihembuskan sembarangan, termasuk soal masuknya Gerindra ke kabinet.
Meski menghormati formasi menteri sebagai hak prerogatif Presiden, Plate juga sempat menyinggung soal siapa pemenang dan yang kalah dalam Pemilu 2019.
"Kita harus yang jelas siapa yang menang dan yang kalah itu secara satria itu lah demokrasi yang sehat. itu hak prerogatif presiden pertanyaannya saya juga ditanya banyak orang kenapa Gerindra saja yang ditawari ini ada 9 partai politik yang ada di parlemen," ujar Plate.
Plate pun enggan berspekulasi lebih jauh soal Gerindra. Ia menegaskan, bagaimanapun, Nasdem akan mendukung keputusan Presiden terkait formasi menteri maupun nomenklatur kabinet 2019 - 2024.
"Kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik itu keputusan presiden kami dukung. namun, apabila presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik kami juga sangat mendukung keputusan presiden. jelas itu ya," ujar Plate.
