REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin kontroversial Hong Kong Carrie Lam mengatakan pemerintahannya tak berencana menggunakan kekuatan darurat era kolonial untuk mengenalkan undang-undang baru, Selasa (8/10). Sebelumnya, aksi protes brutal terjadi di akhir pekan sebagai penolakan luas larangan penutup wajah.

Meskipun terjadi kekerasan dan terjadi interaksi pertama antara pasukan China yang ditempatkan di wilayah itu dan pengunjuk rasa, Lam mengatakan Hong Kong siap mengatasi situasi tersebut dengan caranya sendiri. Hong Kong bersiap menghadapi aksi protes lanjutan.

Pernyataan Lam muncul ketika pusat bisnis Asia itu kembali beroperasi seusai akhir pekan di mana sistem kereta metro hanya beroperasi sebagian. Otoritas memperingatkan warga soal potensi gangguan komuter akibat meluasnya vandalisme infrastruktur.

Berbicara dalam konferensi pers, Lam mengatakan jumlah wisatawan asing menurun drastis imbas dari aksi protes yang sudah berlangsung sekitar empat bulan. Dia juga mengatakan data ekonomi kuartal ketiga Hong Kong pasti sangat buruk.

Ia mengimbau para pengembang properti dan pengusaha penginapan menawarkan bantuan kepada ritel yang usahanya terkena imbas. "Enam hari pertama Oktober, selama liburan Golden Week, wisatawan yang mengunjungi Hong Kong merosot lebih dari 50 persen," katanya.

Ritel, jasa katering dan hotel mengalami dampak paling parah dengan sekitar 600 ribu orang terkena dampak. Aksi protes, yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, menimbulkan tantangan populer terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012. Aksi tersebut sekaligus menjadi krisis politik paling parah yang dialami Hong Kong sejak Inggris menyerahkannya ke China pada 1997.

Ikuti Whatsapp Channel Republika