REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra telah membicarakan portofolio kabinet dengan Istana. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak masalah dengan hal tersebut.
Namun, ia tetap berharap partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu tetap menjadi oposisi pemerintah. Sebab, perlu ada mekanisme check and balances untuk pemerintah dalam kerjanya.
"Negeri ini perlu kekuatan penyeimbang untuk menjaga agar kepentingan publik dapat terjaga," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (8/10).
PKS sejak awal menasbihkan diri sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam mengambil peran tersebut, dibutuhkan pula dukungan partai lain yang juga mengambil jalan yang sama.
Jika tawaran Partai Gerindra itu benar dan diterima, PKS siap menjadi oposisi tunggal. Sebab, peran tersebut harus tetap ada agar kerja pemerintah bisa diawasi dan kritisi.
"PKS siap memikul beban ini dan yakin akan tetap mampu menjaga kepentingan publik bersama para aktivis kemanusian dan civil society termasuk para mahasiswa dan pelajar," ujar Mardani.
Ia pun menghargai apapun sikap Partai Gerindra ke depannya nanti. Karena, itu merupakan sikap politik yang tak dapat diintervensi oleh pihak luar partai berlambang kepala garuda itu.
"Kita akan tetap bersahabat. Walau tetap berdoa semoga Gerindra bisa bersama PKS menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Ketua DPP PKS itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku bahwa partainya meminta tiga pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Kabarnya ada tiga nama yang telah disodorkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Ketiganya juga dinilai sebagai sosok yang dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia.
