REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mengakui, Menteri Pertanian kemungkinan bakal menjadi posisi yang didapatkan Gerindra bila bergabung dengan pemerintahan. Gerindra menilai, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra, maka mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.
Namun, Dasco mengungkapkan, Gerindra juga tak bisa memaksa kubu pemerintah soal posisi ini. "Kami juga kan tidak bisa kemudian minta-minta 'Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," ujar Dasco.
Bila konsep yang diajukan Gerindra diterima pun, Dasco mengatakan, Gerindra akan terlebih dahulu menimbang. Pertimbangan itu untuk melihat apakah konsep tersebut bisa berjalan atau tidak.
"Karena kalau memberikan konsep lalu kemudian cuma pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik, ya tentunya apa yang kami jabarkan di konsep atau kami janjikan pada waktu kampanye kepada masyarakat tentunya tidak terealisasi," ucap Dasco.
Selain Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan juga diisukan bakal menjadi jatah Gerindra. Namun, kabar ini tidak dibenarkan Dasco.
"Justru saya belum dengar sana sekali kalau kemudian ada soal kementerian ketahanan dan lain-lain, karena pembahasan konsep-konsep itu sedang berjalan... kalau ada saya pasti dengar," kata dia.
Terkait orang yang dinilai paling berpotensi menduduki posisi menteri tersebut, Gerindra juga belum memberikan nama. Nama Sekretaris Jenderal Gerindra Edhy Prabowo disebut-sebut akan menduduki posisi mentan. Namun, Dasco juga belum membenarkan hal tersebut.
"Mungkin sudah (ada nama), tapi saya tidak tau persis orang-orang nya. Tapi kalau konsepnya diterima mungkin sudah," ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan soal portofolio menteri antara Prabowo Subianto dan pihak Istana. Pembicaraan itu seputar kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan.
"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu. Ketika kami ditawarkan untuk membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah," kata Muzani.
