REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Pemerintah India akan mencabut anjuran perjalanan ke wilayah sengketa Kashmir pada Kamis (10/10), dua bulan setelah mereka menyiagakan pasukan keamanan di sana. Pencabutan anjuran perjalanan yang dikeluarkan pada 2 Agustus lalu itu disampaikan pemerintah negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir, dalam pernyataan tertulis, Senin (7/10).
Ribuan wisatawan, peziarah, dan pekerja India pergi meninggalkan wilayah itu di awal Agustus usai pemerintah mengeluarkan peringatan keamanan atas kemungkinan serangan militan dari kelompok yang didukung Pakistan. Namun, hal itu dibantah pemerintah Pakistan.
Layanan telepon dan internet diblokir seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa area untuk mencegah terjadinya unjuk rasa. Pemblokiran dilakukan beberapa jam sebelum India mengumumkan pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir.
Sebagian pasukan penertiban di wilayah itu mulai ditarik. Layanan telepon dan internet masih diblokir di sebagian besar lembah Kashmir.
Media mengabarkan pada Senin kemarin, sejumlah anggota partai Konferensi Nasional pusat telah diizinkan bertemu dua pemimpin senior yang ditahan di bawah situasi siaga wilayah Jammu dan Kashmir. Kashmir sendiri disebut "Surga di Bumi" karena dikenal dengan pemandangan alam berupa gunung-gunung, gletser, dan Danau Dal yang merupakan tempat wisata Kaisar Mughal untuk menghindari panasnya daratan India, berabad-abad lalu.
Wilayah Kashmir terbagi untuk Pakistan dan India, yang kemudian keduanya mengklaim wilayah itu secara utuh. Ada lebih dari 40 ribu orang terbunuh dalam sebuah peristiwa pemberontakan di Kashmir bagian India sejak 1989.
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi menyebut bahwa pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir diperlukan untuk mengintegrasikan wilayah itu secara penuh dengan India dan mendorong perkembangannya.
Sementara para kritikus menganggap keputusan itu justru akan memicu pengucilan lebih lanjut serta perlawanan bersenjata. Saat ini, Inggris dan negara-negara lainnya tetap memberikan anjuran perjalanan yang mencegah warganya bepergian ke Jammu dan Kashmir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika