Rabu 09 Oct 2019 15:05 WIB

Pusat Diminta Perhatikan Kebutuhan Transportasi Bandung

Bandung tidak sanggup mendanai transportasi massal untuk atasi kemacetan.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Indira Rezkisari
Kemacetan arus balik arah Tol Pasteur, di Jalan Djunjunan, Kota Bandung, Selasa (19/6).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Kemacetan arus balik arah Tol Pasteur, di Jalan Djunjunan, Kota Bandung, Selasa (19/6).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengatasi persoalan kemacetan sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana sehingga pembangunan moda transportasi massal seperti kereta api, masih belum optimal.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan adanya survei yang menyebut Bandung menjadi kota termacet di Indonesia memperlihatkan transportasi publik memang harus disegerakan.

Baca Juga

Menurut Ridwan Kamil, sebagai salah satu kota metropolitan, Bandung sudah semestinya memiliki moda transportasi massal. Dengan adanya penambahan penduduk yang tinggal dan bekerja di kota ini, jangan sampai penggunaan kendaraan terus meningkat sehingga berdampak pada kemacetan.

"Transportasi publik itu tidak bisa menggunakan APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah), itu problemnya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Rabu (9/10).

Emil mengatakan, perkembangan kota besar saat ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Namun, kota lainnya seperti Bandung, Depok, Surabaya, hingga Makassar membutuhkan perhatian yang sama dalam transportasi publik. Ketika perhatiannya terpusat di Jakarta, maka kota lain sudah pasti tertinggal dalam memecahkan persoalan kemacetan.

"Jadi kalau gini-gini terus memakan waktu. Maka saya imbau kepada pemerintah pusat segera memaksimalkan anggarannya untuk menghadirkan transportasi publik yang massal di daerah-daerah metropolitan," paparnya.

Saat ini, menurut Emil, moda transportasi publik yang paling pas memang kendaraan berbasis rel. Jenisnya bisa kereta seperti KRL, LRT, atau MRT.

Namun, kata Emil, anggaran untuk membangun transportasi berbasis rel memang tidak mudah. Di Jakarta misalnya, LRT yang ada sekarang anggaranya sekitar Rp 5 miliar per kilometer (KM). Kemudian untuk MRT menghabiskan sekitar Rp 1 triliun per Km.

"Makanya kalau berharap pemerintah daerah yang memberikan solusi tranportasi publik tidak bisa. Di seluruh dunia juga mayoritas transportasi publik memakai federal money," kata Emil.

Sebelumnya, Pemkot Bandung mewacanakan pembangunan moda transportasi kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Keinginan mengatasi kemacetan semakin memuncak setelah Asian Development Bank (ADB) merilis Kota Bandung menjadi kota termacet ke-14 di Asia dan urutan 1 di Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement