REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menentukan sikap politiknya, apakah bergabung maupun menjadi oposisi koalisi pada 17 Oktober 2019. Sikap itu akan disampaikan setelah Gerindra menggelar rapat kerja nasional (rakernas).
"Apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal, oposisi atau dalam pemerintahan itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober," ujar Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kompleks Parlemen RI, Rabu (9/10).
Prabowo telah memerintahkan kader Gerindra untuk menggelar rakernas pada 15, 16, dan 17 Oktober 2019. Sehingga sikap politik Gerindra dapat ditentukan. Prabowo akan mendengarkan masukan dari seluruh pimpinan Gerindra di seluruh daerah.
"Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," ujar Dahnil.
Namun, Dahnil mengaku belum bisa memastikan di mana rakernas itu akan digelar. Kemungkinan, Rakernas Gerindra akan digelar di Hambalang, Bogot Jawa Barat atau Jakarta.
"Tempatnya belum ditentukan. Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra," ucap Dahnil.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengakui, posisi Menteri Pertanian kemungkinan bakal menjadi posisi yang didapatkan Gerindra bila bergabung dengan pemerintahan. Gerindra menilai, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak pretogatif Presiden," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra, maka mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan soal portofolio menteri antara Prabowo Subianto dan pihak Istana. Pembicaraan itu seputar kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan.
"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu. Ketika kami ditawarkan untuk membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah," kata. Dasco saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).