REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, isu ketimpangan tidak sekadar berbicara bantuan sosial. Lebih dari itu, masalah ketimpangan juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti tenaga kerja hingga sistem pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang komprehensif sehingga dapat menyentuh berbagai aspek.

Yusuf mengatakan, salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah adalah tenaga kerja. Hanya segelintir pekerja yang dapat meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mendapatkan upah lebih tinggi. Sedangkan sisanya tidak mendapatkan pelatihan dan skill-nya pun relatif kurang.

"Dampaknya, upah mereka lebih rendah dan bermuara pada kesenjangan pendapatan," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (9/10).

Permasalahan lain dari tenaga kerja adalah dominannya struktur pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Menurut Yusuf, mereka yang bekerja di sektor informal pada umumnya tidak mendapatkan jaminan asuransi dan sebagainya. Kondisi ini membuat mereka rentan terkuras pendapatannya ketika terjadi bencana.

Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan adalah sistem pajak relatif timpang. Artinya, Yusuf mengatakan, layer dari tarif pajak penghasilan (PPh) relatif sedikit, yaitu lima layer. Sehingga, ada kecenderungan terdapat ketimpangan dalam pemotongan pajak.

"Seharusnya, layer pajak ini dapat ditambah seperti negara-negara lain, sehingga bisa mereduksi ketimpangan," tuturnya.

Sebelumnya, laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Wakil Presiden Jusuf  Kalla menyebutkan bahwa ketimpangan di Indonesia dinilai masih melebar. Kesenjangan antara si miskin dengan si kaya semakin jauh. Kondisi ini terjadi di tengah tingkat kemiskinan yang selama ini diklaim kian menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika