REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan mendapatkan empat kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi, dan 14 wakil ketua. Rencananya, penentuan susunan kader yang ditempatkan di AKD akan dibahas dalam rapat kerja (Raker).
"Nanti setelah AKD terbentuk, raker kita. Nah dalam rapat kerja itu kita mau kasih tahu, DPR, oh komisi ini where are you going, where are we going," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).
Ia menjelaskan, dalam raker tersebut, anggota DPR dari PDIP akan diberikan pemahaman terkait kerjanya di komisi masing-masing. Hal itu dilakukan agar para anggota DPR baru dari partainya tak kaget dengan kerjanya di parlemen nanti.
"Posisimu sebagai kader seperti apa, posisimu sebagai anggota dewan seperti apa, posisimu dalam strata sosial seperti apa. Jangan sampai terjadi shock culture," ujar Bambang.
Selain itu, akan dibahas pula soal sanksi bagi anggotanya yang dianggap menyalahi aturan. Hal ini agar para kader PDIP yang menjadi anggota DPR tahu batasan dalam pekerjaannya.
"Kalau dia ngomong ngomong tidak benar, ngawur, ngaco, di luar kewenangannya, tidak boleh. Komisi II ngomong masalah Komisi I, ya jangan dong. Itu udah levelnya di pimpinan," ujar Bambang.
Diketahui, Fraksi PDIP di DPR RI telah menggelar rapat untuk membahas alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi. Anggota Fraksi PDIP Puan Maharani berharap PDIP bisa mendapatkan komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan, yakni Komisi VIII, IX, X.
PDIP sendiri akan mendapatkan empat kursi pimpinan AKD DPR RI, termasuk komisi, dan 14 wakil ketua. Puan menyebut terkait formasi pimpinan AKD, PDIP tetap ditentukan oleh sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi siapa yang ditunjuk, punya tanggung jawab seperti apa, yang pasti tanggung jawab dan kewajibannya itu adalah untuk bisa bermanfaat demi kepentingan rakyat ke depan," ujar Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika