REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Andrew Mason menuturkan, negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik harus memanfaatkan ruang kebijakan fiskal untuk merangsang ekonomi domestik. Upaya ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut yang diproyeksikan terus mengalami perlambatan sampai 2021.
Prediksi tersebut tertuang dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2019 bertajuk ‘Weathering Growing Risk’.
Mason menjelaskan, di tengah pelemahan investasi swasta dan permintaan eksternal, negara-negara yang masih memiliki ruang fiskal dapat fokus meningkatkan belanja pemerintah. Khususnya terhadap proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan di beberapa negara.
"Misal, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina dan Thailand," ujarnya dalam telekonferensi dari Kantor Bank Dunia Bangkok, Rabu (10/10).
Tapi, Mason mengingatkan agar negara dapat tetap berhati-hati, terutama ketika ingin berhutang untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Apalagi, saat ini, suku bunga di beberapa negara sudah rendah yang meningkatkan kesempatan mereka untuk meminjam dalam rangka proyek investasi publik.
Di sisi lain, bank sentral harus menggunakan kebijakan moneter dengan hati-hati. "Jangan sampai memperburuk sektor rumah tangga atau swasta yang sudah terlalu banyak menggunakan leverage (investasi dengan menggunakan dana pinjaman)," kata Mason.
Meski dianjurkan memperluas pengeluaran pemerintah, Bank Dunia juga mengingatkan pentingnya kualitas pembelanjaan. Dibutuhkan kedisiplinan dalam mengelola anggaran, termasuk mengarahkan pengeluaran kepada program prioritas yang memang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tiap negara.
Pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama terintegrasi dengan negara ataupun kawasan lain yang mampu menunjang informasi berguna untuk mendukung pengambilan keputusan patut ditingkatkan.
Pada saat yang sama, Mason menambahkan, suatu negara juga harus memastikan proyek investasi berjalan tepat waktu, sesuai anggaran dan kualitas yang direncanakan. Penguatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga pemerintah dapat membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek.
Negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik turut harus mempertimbangkan sumber pendapatan baru dan langkah administrasi perpajakan yang lebih baik. "Ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam rangka memastikan keberlanjutan fiskal," ujar Mason.
Khusus untuk negara-negara kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/ PIC), Bank Dunia menganjurkan untuk meningkatkan manajemen investasi publik dan efisiensi belanja negara. Sebab, pendapatan kawasan ini cenderung kerap mengalami guncangan. Khususnya di tengah kondisi penurunan hasil sumber daya perikanan dan kehutanan yang selama ini mendukung ekonomi kawasan.
Mason menambahkan, di saat sengketa perdagangan Cina dengan Amerika Serikat (AS) mengurangi permintaan global, negara-negara di kawasan Asia Timur dengan Pasifik sebaiknya fokus memperdalam kerjasama regional. Salah satunya, segera merampungkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mempertemukan negara-negara ASEAN dengan enam negara Indo-Pasifik.
Selain itu, memperluas keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Yaitu dengan memasukkan negara-negara berkembang lainnya di Asia Timur dan Pasifik.
"Platform perdagangan internasional ini merupakan peluang untuk meningkatkan produktivitas perdagangan barang dan jasa di tengah hambatan saat ini," ucap Mason.
Dalam jangka menengah dan panjang, Mason menjelaskan, reformasi struktural yang meningkatkan daya saing, perdagangan dan investasi harus terus dilakukan guna mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Sebab, laju akumulasi modal dari negara maju diprediksi menurun. Populasi yang menua di sejumlah negara pun diperkirakan juga akan menjadi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika