REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengingatkan Benny Wenda, pimpinan Papua Merdeka atau ULMWP (United Liberation Movement of West Papuan), bahwa pihak pro referendum tidak bisa begitu saja bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko menyebut bahwa Benny Wenda harus bertemu ia terlebih dulu sebelum Presiden Jokowi.

"Ya sebelum (bertemu) Pak Jokowi bertemu saya dulu. Enak saja langsung ketemu Presiden," kata Moeldoko, di Istana Negara, Kamis (10/10).

Meski begitu, Moeldoko tidak menyebutkan rinci mengenai poin-poin pembahasan yang akan disampaikan bila benar bertemu dengan Benny Wenda atau tokoh proreferendum lainnya.

Sebelumnya dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan Benny Wenda melalui situs ULMWP, Benny menyampaikan sejumlah syarat kepada Jokowi bila memang membuka diri untuk bertemunya.

Syarat pertama, agar isu referendum menjadi bagian dari pembicaraan antara Benny dan Jokowi. Syarat kedua, pertemuan harus dimediasi oleh pihak ketiga seperti PBB atau pihak ketiga lain yang disepakati.

Syarat ketiga yang diajukan Benny, Komisioner Tinggi HAM PBB diizinkan untuk mengunjungi Papua dan Papua barat. Keempat, pemerintah Indonesia diminta menarik 16 personel pasukan keamanan yang sudah disiagakan di Papua sejak Agustus 2019. Benny Wenda cs juga meminta pemerintah Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik berkaitan dengan isu Papua. Permintaan keenam, pemerintah harus membuka pintu bagi media dan LSM untuk datang langsung ke Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika