REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dan Partai Demokrat sama-sama berhasrat mengisi kursi kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai kabinet.
"Komunikasi dengan para ketum koalisi sangat baik tapi setahu saya belum secara khusus masalah kabinet," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada Republika, Kamis (10/10).
Menurutnya, PKB saat ini masih menunggu hasil musyawarah antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan seluruh ketua umum partai politik pendukung. Ia menganggap pernyataan yang disampaikan Partai Gerindra soal kabinet bukanlah pernyataan resmi.
"Mereka kan bilang tidak, dari Gerindranya saja tidak harus masuk kabinet kok," tuturnya.
Urusan menteri, Daniel menegaskan, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Ia juga memastikan masuknya oposisi ke dalam kabinet tidak akan menganggu soliditas koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang terjalin sejauh ini.
"Nggak (menganggu soliditas), kan semua dibahas bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mengomentari terkait klaim Partai Gerindra yang mengaku diajak gabung ke kabinet Jokowi. Arsul mengatakan, sampai sekarang belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait apakah ada dari luar partai koalisi indonesia kerja yang akan ikut masuk ke kabinet Jokowi.
"Itu belum ada. Jadi belum ada yang bisa dikomentari," kata Arsul.
Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, bahwa keputusan bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintah baru akan diputuskan pada Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Partai Gerindra 17 Oktober 2019 mendatang. Saat ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tengah menjaring sejumlah masukan dari internal partai.
"Kami sudah tegaskan dalam beberapa hari ini, kami tidak bicara bidang-bidang, kita tidak bicara nama orang per orang. Kalau memang diputuskan kita akan ikut dalam pemerintahan, baru kemudian kita membicarakan bidang dan nama yg membawahi bidang--bidang yang mungkin akan diserahkan presiden pada kita," jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika