REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jawa Tengah bakal menggelar Kongres Sampah yang bakal dihelat di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (12/10) dan Ahad (13/10) lusa. Kongres ini, bakal ‘mengumpulkan’ sedikitnya 1.500 peserta dari berbagai kalangan maupun komunitas yang berhubungan dengan penanganan sampah, mulai dari pemulung hingga pengusaha.
“Mulai dari pengusaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, aktivis hingga pemulung bakal tumplek di Desa Kesongo untuk membahas tuntas penanganan sampah,” ungkap inisiator acara Putut Yulianto, Kamis (10/10).
Bahkan, jelasnya, sesuai daftar undangan yang sudah terkonfirmasi, Kongres Sampah yang merupakan kongres perdana di tanah air tersebut bakal dihadiri sejumlah pejabat pusat hingga pejabat desa.
“Harapannya, bisa dilahirkan sebuah keputusan yang akan mengikat Pemerintah Pusat hingga desa, dalam penanganan sampah,” lanjutnya.
Keputusan yang dimaksud, bisa berupa regulasi dan turunannya sampai tingkat eksekusi. Misalnya terkait infrastruktur, edukasi hingga pembagian tugas di setiap sektor pemerintahan untuk menangani persoalan sampah.
Setelah regulasi itu dikeluarkan, diharapkan juga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena 102 pejabat kabupaten/ kota di Jawa Tengah juga akan terlibat dalam kongres ini,” tegasnya.
Dengan begitu, ketiga hal itu kan saling mengikat dan mendukung. “Kalau hanya infrastruktur tanpa edukasi ke masyarakat ya sama saja percuma. Juga tanpa adanya pembagian tugas yang jelas tidak ada gunanya kongres ini,” kata dia.
Putut juga menjelaskan, kongres sampah tersebut juga diikuti pengusaha, aktivis peduli sampah, akademisi dan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat ini dianggap juga strategis.
Sebab mereka akan sangat membantu keberlangsungan kongres terutama terkait data, riil aksi dan pola edukasi. Termasuk keterlibatan sebanyak 77 orang dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah.
Hingga hari ini, setidaknya sudah ada 27 perusahaan yang sudah mengonfirmaasi kehadirannya kepada panitia dan kesemuanya merupakan perusahaan yang punya keterkaitan dengan masalah sampah.
Selain itu juga para praktisi yang diperkirakan mencapai 26 orang. “Bahkan untuk Komunitas ada 430 kelompok bakal hadir. Bahkan perkumpulan pemulung juga bakal ikut hadir,” ucap Putut.
Hasil dari sidang komisi tersebut jadi dasar minimal bagi Gubernur Jawa Tengah untuk mengeluarkan kebijakan. Harapannya bisa diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dan masyarakat tanah air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika