REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Operator metro Hong Kong mulai membuka semua stasiun untuk pertama kalinya dalam seminggu, Jumat (11/10). Protes lanjutan masih akan ada pada akhir pekan ini.
Sementara itu, badan legislatif kota mulai bersidang untuk sesi pertama sejak para pengunjuk rasa menyerbu kantor mereka pada Juli lalu. Para anggota parlemen yang prokemapanan dan pendukung demokrasi saling berteriak sebelum sidang dimulai.
Keadaan itu semakin meninggikan ketegangan setelah protes prodemokrasi berlangsung empat bulan dan sering disertai kekerasan. Beberapa anggota parlemen mengenakan masker hitam ketika mereka duduk di ruang sidang, sementara yang lainnya membawa plakat bertuliskan: "Kebrutalan polisi masih ada, bagaimana kita bisa bersidang?"
Pemakaian penutup wajah dilarang di bawah kekuasaan darurat era kolonial yang diterapkan oleh pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, seminggu yang lalu. Aksi protes telah menjerumuskan kota ke dalam krisis terburuk sejak Hong Kong diserahkan oleh Inggris ke pemerintahan China pada 1997. Protes Hong Kong menimbulkan tantangan terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak ia berkuasa pada 2012.
Protes dipicu oleh RUU ekstradisi yang kemudian ditarik, tetapi sejak itu berkembang menjadi gerakan prodemokrasi yang disebabkan oleh kekhawatiran China melanggar kebebasan Hong Kong yang dijamin dengan formula 'satu negara, dua sistem'. Formula itu diberlakukan sejak penyerahan Hong Kong pada 1997.
China menyangkal klaim tersebut dan menyalahkan negara-negara asing, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, yang dianggapnya mengobarkan kerusuhan.
Operator metro MTR Corp, yang jaringannya mampu mengangkut sekitar lima juta penumpang per hari, mengatakan semua saluran akan ditutup pada pukul 22.00 (21.00 WIB), Jumat. Penutupan tersebut dua jam lebih awal dari biasanya sehingga lebih banyak perbaikan dapat dilakukan setelah pengunjuk rasa membakar atau menghancurkan stasiun di seluruh kota.
Para pengunjuk rasa menargetkan MTR karena telah dipersalahkan menutup stasiun atas nama pemerintah untuk mengekang aksi demonstrasi. Sistem, yang biasanya efisien, ditutup sepenuhnya pada Jumat lalu setelah serangan pembakaran dan hanya beroperasi sebagian sejak saat itu.
Lam menerapkan undang-undang darurat, termasuk larangan penutup wajah dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan. Namun, langkah itu memicu beberapa kekerasan terburuk sejak protes dimulai.
Pemerintah mengatakan tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk melawan protes kekerasan dan menolak desas-desus pasukan keamanan China daratan terlibat. Gedung-gedung pusat perbelanjaan dan beberapa fasilitas umum tutup Kamis pagi untuk menghindari sasaran protes yang direncanakan. Beberapa demonstrasi direncanakan berlangsung di berbagai distrik di seluruh bekas jajahan Inggris pada Jumat dan sepanjang akhir pekan memprotes berbagai isu, termasuk kebrutalan polisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika