REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi sebesar 6,94 triliun untuk tahun 2020. Usulan anggaran tersebut meningkat hampir 90 persen dari tahun 2019. Pada tahun ini jumlah anggaran subsidi transportasi sebesar Rp 3,7 triliun.
Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran itu dipakai untuk subsidi MRT sebesar Rp 938,59 miliar dan LRT Jakarta Rp 665,07 miliar. Sisanya yang terbesar untuk subsidi Transjakarta Rp 5,34 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan adanya kenaikan subsidi dalam anggaran transportasi bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu caranaya ialah dengan peremajaan dan penambahan bus.
“Adanya penambahanan bus dan kenyamaannanya akan berdampak pada penamabahan kapasitas dan antusias masyarakat,” kata Syafrin Liputo, Jumat (11/10).
Pengajuan anggaran tersebut sejalan dengan amanat dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Udara. Ingub itu memerintahkan kepala dinas perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan bus-bus tersebut.
Pada tahun ini, anggaran PSO untuk tiga moda transportasi itu hanya Rp 3,7 triliun. Rinciannya, subsidi untuk MRT Jakarta Rp 672,3 miliar, LRT Jakarta Rp 278,3 miliar, dan Transjakarta Rp 2,76 triliun.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar, menyarankan agar MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta kreatif mencari pendapatan lain di luar tiket atau non-farebox. Tujuannya agar bisa mengurangi beban subsidi pemerintah DKI.
Menurut Iskandar, stasiun MRT dan LRT bisa dioptimalkan sebagai tempat usaha dan beriklan. “Masih banyak space kosong yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika