REPUBLIKA.CO.ID, CHICAGO -- Senator Amerika Serikat kembali bergabung menyuarakan penentangan terhadap Nonlethal Technologies Inc yang bermarkas di Pennsylvania, lantaran menjual peralatan antihuru-hara ke Hong Kong dan digunakan untuk melawan massa pro-demokrasi.
Perusahaan swasta tersebut memproduksi sekaligus mengekspor berbagai macam peralatan antihuru-hara dan pengendali massa untuk kalangan militer dan penegak hukum. Perusahaan itu menjadi sorotan sejak ditemukan polisi Hong Kong menggunakan tabung gas air mata miliknya untuk membubarkan aksi protes anti-pemerintah.
Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, nama Nonlethal menempel di salah satu tabung gas air mata. Penggunaan peralatan buatan AS untuk meredam aksi protes membuat sejumlah anggota parlemen menyerukan penghentian dan bahkan pelarangan ekspor gas air mata ke Hong Kong.
Pada Juli, Senator Republik, Ted Cruz, mencicit di Twitter agar Amerika Serikat mempertimbangkan pelarangan ekspor gas air mata ke Hong Kong jika serangan terhadap massa terus berlanjut. Kemudian pada Agustus, perwakilan AS dari Partai Republik Chris Smith dan dari Partai Demokrat James McGovern, melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Perdagangan Wilber Ross.
Keduanya meminta agar AS menangguhkan penjualan peralatan antihuru-hara ke Kepolisian Hong Kong. Mereka menindaklanjuti surat tersebut dengan RUU bipartisan di parlemen September lalu yang mengupayakan pelarangan ekspor komersial produk pengendali massa nonlethal tertentu ke Hong Kong. Jika lolos, larangan tersebut berlaku dalam 30 hari.
Senator AS lainnya Rick Scott, Perwakilan Republik dari Florida, pada Kamis menjadi yang terakhir yang mengangkat kekhawatiran soal ekspor tersebut. Dalam surat yang ditujukan kepada presiden perusahaan Nonlethal yang dibagikan di Twitter, Scott mengatakan penjualan itu sama saja dengan mendukung upaya presiden China membahayakan warga biasa dan pengunjuk rasa damai. Ia mendesak perusahaan gas air mata tersebut memprioritaskan HAM dibanding keuntungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika