REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tidak dipungkir kalau saat ini pengeluaran pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi sangatlah besar. Untuk itu diperlukan cara yang tepat untuk mecari alternatif pendanaan dan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dinilai merupakan trik jitu yang dapat dilakukan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti mengatakan, KPBU merupakan skema yang tepat. Sebab, selain bisa mencari alternatif pendanaan pembangunan bandara, juga dapat membuat kompetisi yang sehat antar pengelola bandara sehingga makin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika dilihat lebih jauh skema ini sangat bermanfaat sebab untuk membangun bandara Pemerintah tidak perlu mengucurkan dana dari APBN. Sehingga anggaran APBN tersebut dapat dialihkan untuk membangun bandara atau saran transportasi udara lainnya di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Terringgal)," kata Polana dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (keempat kiri) didampingi Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie (kedua kiri) memotong pagar pintu masuk ke kawasan lahan pembangunan bandara, di Singkawang, Kalbar. (Ilustrasi)

Dia juga mengatakan, hal lain yang akan kita dapati jika Indonesia membuka  kerja sama ini yaitu menandakan kalau perekonomian negara  sehat untuk investasi, sehingga membuka diri masuknya investor asing. Dan saat ini, pihaknya telah membuka dua bandara untuk dikerjasamakan dengan skema KPBU yaitu Bandara Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan Bandara Singkawang di Kalimantan Timur.