REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo pada Sabtu (12/10) mengklarifikasi penulisan berita soal sensor pendeteksi tsunami di Indonesia yang tidak berfungsi. Menurut Agus sensor yang tidak berfungsi adalah pendeteksi tsunami, bukan sensor gempa. Sementara jumlahnya adalah 26 dan bukan 29.
Sebelumnya, seperti dikutip dari kantor berita Antara dan disiarkan ulang Republika.co.id pada Jumat (12/10), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo tertulis mengatakan sebanyak 29 sensor pendeteksi tsunami dan gempa di Indonesia tidak berfungsi. Menurut Agus informasi itu tertulis kurang tepat.
"Yang rusak adalah buoy (sensor pendeteksi) tsunami, bukan gempa. Jumlahnya 26 (buoy)," kata Agus menjelaskan kepada Republika.co.id saat dihubungi, Sabtu (12/10) malam.
Dikutip dari dokumen gambar yang dibagikan Agus, perangkat yang rusak termasuk buoy Mentawai, buoy Krakatau, buoy Cilacap, buoy Halmahera, buoy Aru/Naira, dan buoy Komodo. Agus membenarkan kalau buoy-buoy tidak berfungsi karena adanya aksi vandalisme.
"Kerusakan itu disebabkan karena vandalisme," ujar Agus yang juga menambahkan informasi mengenai kerusakan ini sudah disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo sejak Januari 2019.
Seperti diberitakan sebelumnya kekhawatiran mengenai kerusakan buoy tsunami kembali disampaikan Doni Monardo saat membuka acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2019 di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (11/10).
Menurut Doni, perangkat yang diadakan dengan harga mahal tersebut hilang dan tidak berfungsi karena akinya, solar cell, dan bahkan peralatan tersebut hilang.
Padahal peralatan pendeteksi tsunami ini, kata dia, harus dijaga dan berfungsi, karena alat ini dijaga merupakan mata dan telinga bangsa. BNPB tidak selalu bisa mengandalkan aparat pemerintah untuk menjaga alat tersebut.
"Seluruh elemen bangsa ini harus menjaga dan merawat alat ini. Pemerintah membiayai semua ini dari uang rakyat, jadi sudah kewajiban kita semua menjaganya," ujarnya.
Menurut dia peran media massa sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol, apakah setiap lembaga, pemerintah daerah sudah melakukan dengan baik. Apabila ini sudah dilakukan dengan baik maka kita sudah menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan, karena sudah mengurangi risiko korban bencana.
"Pemerintah daerah harus menjaga alat-alat yang telah dihibahkan pemerintah pusat ke daerahnya," katanya.
BNPB, kata Doni, juga saat ini membantu agar BMKG mendapatkan dana untuk sistem peringatan dini terintegrasi.
