REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran menawarkan diri untuk melakukan proses mediasi antara Suriah, Turki, dan kelompok Kurdi guna membahas tentang bagaimana membangun keamanan di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Saat ini Turki sedang melakukan operasi militer di Suriah timur laut untuk menumpas pasukan Kurdi.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan 21 tahun lalu, Turki dan Suriah telah menyepakati perjanjian keamanan yang disebut Adana. Dalam perjanjian itu, Suriah diharuskan untuk berhenti menyembunyikan pasukan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
PKK adalah kelompok yang telah melakukan pemberontakan terhadap Turki selama tiga dekade. Ankara telah menyatakan PKK dan perpanjangannya, yakni pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), sebagai teroris.
“Perjanjian Adana antara Turki dan Suriah masih berlaku, bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk mencapai keamanan. Iran dapat membantu menyatukan Kurdi Suriah, Pemerintah Suriah, dan Turki sehingga Angkatan Bersenjata Suriah bersama Turki dapat menjaga perbatasan,” kata Zarif pada Sabtu (12/10).
Suriah telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk perjanjian Adana. Namun Kamis lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan perjanjian tersebut hanya dapat diimplementasikan jika ada penyelesaian politik untuk konflik Suriah.
Sejak Rabu lalu, militer Turki telah menggelar operasi militer di Suriah timur laut. Mereka ingin menumpas YPG, termasuk Pasukan Demokartik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa operasi militer yang kini sedang berlangsung di Suriah semata-mata untuk melindungi keamanan perbatasannya. “Apa yang kami coba lakukan adalah mencegah pembentukan negara teroris di perbatasan selatan kami. Ini tidak bisa terjadi,” ujarnya.
Selain itu, operasi tersebut bertujuan membangun “zona aman” agar 1 juta pengungsi Suriah yang kini berada di Turki dapat dipulangkan. “Bagi mereka yang ingin kembali ke negara mereka tapi tidak memiliki rumah lagi, kami berencana untuk membangun permukiman untuk satu juta orang, dengan pembiayaan internasional,” kata Erdogan.
Namun negara-negara Eropa dan Arab telah mengecam operasi militer Turki. Aksi militer mereka dianggap melanggar kedaulatan wilayah Suriah dan mengancam stabilitas kawasan serta melanggar hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika