REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra menegaskan, tetap menyerahkan hak prerogatif penyusunan formasi kabinet pada Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih. Meskipun, pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Jokowi.
Saat ditanya soal porsi yang didapat Gerindra bila bergabung dengan koalisi, Gerindra pun mengklaim menyerahkan hal tersebut pada Jokowi. "Harapan kami, Pak Jokowi tahu yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan kepentingan negara," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Ahad (13/10).
Riza mengatakan, tanggal 15 sampai 17 Oktober 2019, Gerindra akan melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Rapat itu akan menghadirkan seluruh pimpinan Partai Gerindra dari seluruh Indonesia. Dari rapat itu, kata Riza, Gerindra akan menentukan sikap.
"Jadi tanggal 16 kita menghadirkan seluruh komponen daripada partai Gerindra dari pusat sampai daerah dan di situ nanti Pak Prabowo akan menyampaikan sikap daripada Partai Gerindra," ujar dia.
Riza menambahkan, yang terpenting bagi Gerindra adalah sejauh mana komitmen dan konsistensi dan kontribusi pada kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat.
Dalam rakernas Prabowo akan mendengarkan masukan dari seluruh pimpinan Gerindra di seluruh daerah."Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," ujar Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya, Partai Gerindra juga sempat mengakui, posisi Menteri Pertanian kemungkinan bakal menjadi posisi yang didapatkan Gerindra bila bergabung dengan pemerintahan. Gerindra menilai, posisi mentan paling sejalan dengan konsep yang ditawarkan Gerindra.
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (8/10).
Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud Gerindra, maka mentan menjadi salah satu posisi yang paling strategis.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui, adanya pembicaraan soal portofolio menteri antara Prabowo Subianto dan pihak Istana. Pembicaraan itu seputar kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan.
