REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim tidak masalah dengan merapatnya Demokrat dan Gerindra ke koalisi. Mereka mengaku tidak khawatir jumlah menteri yang diberikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan berkurang.
"Kalau kami tidak melihat hal itu ya," kata Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq saat dikonfirmasi pada Ahad (13/10).
Maman mengatakan, yang menentukan bergabung atau tidaknya suatu partai politik adalah Jokowi sendiri. Menurut dia, Gerindra maupun Demokrat bisa saja bergabung, asalkan tak mengganggu janji Jokowi. Ia meminta partai yang baru bergabung nantinya menyatukan visi dengan partai yang telah mendukung Jokowi memenangkan pemilu.
"Tidak boleh ada manuver yang mengganggu janji- janji Jokowi Ma'ruf Amin," ujarnya.
PKB sendiri, menurut dia, masih belum mengetahui secara pasti jumlah menteri yang akan didapat. Menurut Maman, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar masih membicarakan hal tersebut. Namun, PKB menarget lima jumlah menteri.
"Kalau hari ini empat, ya nambah satu lah jadi lima," kata dia.
Sama dengan PKB Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun menyerahkan pertimbangan bergabungnya Demokrat dan Gerindra pada Jokowi. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, bagi PPP yang terpenting, setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadal pemerintahan.
Arsul pun menyatakan, PPP tidak khawatir dengan merapatnya Demokrat dan Gerindra. "Masak khawatir, Pak Jokowi tidak akan meninggalkan PPP kok," kata Arsul.
Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan ketua umum Partai Demokrat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10). Menurut Jokowi, pertemuan empat mata ini dilakukan untuk membahas kondisi politik dan Tanah Air akhir-akhir ini. Setelah bertemu SBY, Jokowi juga mengundang lawannya di Pemilu 2019, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir ke Istana Negara pada Jumat (11/10).
