REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan pengelolaan tiga bandara kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga bandara tersebut yaitu Bandara Sentani Jayapura, Bandara Fatmawati Bengkulu, dan Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan.

Ketiga bandara tersebut diserahkan pengelolannya dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP). "Ini bisa jadi satu langkah baik, satu sisi berikan ruang APBN untuk bisa dimanfaatkan. Sebelumnya untuk merawat bandara di pinggiran dan di pelosok, yang belum maksimal lainnya kita lanjutkan," kata Budi usai melakukan penandatanganan kerja sama tersebut di Jakarta, Ahad (13/10) malam.

Untuk pengelolaan Bandara Sentani Jayapura dikerjasamakan kepada PT Angkasa Pura (AP) I (Persero). Sementara itu Bandara Fatmawati Bengkulu dan Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan dikerjasamakan kepada PT Angkasa Pura (AP) II (Persero).  

"AP I dan AP II kita harapkan bisa membangun dan merawat bandara ini lebih profesional untuk logistik, pariwisata, dan kebanggaan bagi daerah," jelas Budi.

Terlebih, Budi menilai iklim investasi sangat bagus dengan kesempatan kerja sama pengelolaan tersebut. Masa konsesi kerja sama pengelolaan bandara tersebut diberikan kepada AP I dan AP II selama 30 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan akan memaksimalkan kualitas dan kapasitas Bandara Sentani Jayapura. "Jadi nanti dari sisi asetnya kita perkuat. Dari sisi bandara kita percantik sehingga bisa mengikuti standar AP I," jelas Faik.

Lalu Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menuturkan akan akan mengembangkan Bandara Fatmawati Bengkulu dan Bandara H AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan dengan standar internasional. "Kita sudah mengelola 19 bandara, kita pastikan punya standar internasional, kita akan evaluasi menyeluruh," tutur Awaluddin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika