REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut terkait rencana masuknya kader dua partai itu dalam kabinet mendatang. Parpol koalisi pendukung Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada Presiden seraya menekankan perlunya oposisi untuk check and balances.

Partai Golkar, misalnya, mengamini hak prerogatif Jokowi. "Terkait posisi menteri, itu menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, tentunya kita berharap bahwa prioritas utama adalah pada partai pendukung di awal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Ahad (13/10).

Ia mengingatkan posisi Partai Gerindra dan Demokrat yang sebelumnya merupakan lawan politik parpol koalisi. "Tentunya kita mengapresiasi silaturahim dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, apalagi Pak SBY kan mantan presiden RI dua periode," ujar Maman.

Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan SBY pada Kamis (10/10). Pada Jumat (11/10), Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Prabowo. Dalam kedua kesempatan itu, Jokowi membuka kemungkinan kedua parpol yang berseberangan dengannya pada pilpres 2019 itu menduduki kursi di kabinet mendatang. Prabowo juga meng amini ke mung kinan itu.