REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menginisiasi gerakan menabung sampah. Gerakan ini bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI). Inisiasi ini diwujudkan dalam penandatangan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Balai Agung, Balaikota Jakarta, pada Senin (14/10).
Penandatanganan itu juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, jajaran OJK, serta PT BNI. Menurut Anies, inisiasi Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah merupakan salah satu bentuk pembiasaan diri, yang mana dalam fase selanjutnya akan membentuk budaya dan karakter, terlebih sasaran dari gerakan ini adalah anak-anak sekolah.
“Saya garis bawahi budaya menabung butuh pembelajaran dan pembiasaan, begitu seseorang memiliki kebiasaan maka akan tumbuh budaya dan selanjutnya akan membentuk karakter terlebih kepad anak-anak,” ujar Anies di Balaikota, Senin (14/10).
Langkah untuk memberikan intensif berupa tabungan kepada anak-anak yang mengumpulkan sampah plastiknya, dirasa sangat tepat, karena secara tak langsung akan merangsang proses pembiasaan agar anak-anak mencintai lingkungannya serta menumbuhkan kebiasaan menabung.
“Langkah memberikan intensif anak-anak mengumpulkan sampah kemudian ditabung ini merangsang proses pembiasaan itu, yakni kebiasaan menabung dapat, kebiasaan hidup bersihnya juga dapat,” terangnya.
Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah telah dilakukan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dengan melihat respon positif dari pilot project yang melibatkan lebih dari 160.000 siswa penabung sampah.
Gerakan ini menjadi program yang mendorong kebiasan menabung sejak usia dini, dan menabung dengan cara yang mandiri melalui pemilahan sampah dari sumbernya dan menyetornya ke bank sampah.
Kedepan, program Gerakan Menabung dengan Sampah akan diperluas tidak hanya pada sekolah di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, namun juga pada sekolah-sekolah di wilayah lainnya. Kedepannya pula, gerakan ini akan diimplementasikan pada kelompok-kelompok masyarakat dan pada gedung-gedung perkantoran serta pemerintahan di DKI Jakarta.