REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemungkinan Partai Gerindra bergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi-Amin semakin menguat pascapertemuan sang ketua umum Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat (11/10) lalu.
Prabowo juga telah bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, yang sebelumnya diketahui menolak adanya partai tambahan di koalisi pemerintahan.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro, kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan tak terlepas dari gagalnya kader Gerindra, Ahmad Muzani, menjabat Ketua MPR RI. Pucuk pimpinan lembaga tinggi negara itu akhirnya diisi oleh kader Golkar, Bambang Soesatyo.
"Atas dasar apa Gerindra cenderung menguat ke arah koalisi. Tidak tertutup kemungkinan karena kalah dalam pemilihan ketua MPR. Itu argumentasinya," kata Siti ketika dihubungi Republika.co.id, dari Jakarta, Senin (14/10).
Selain itu, jelas Siti, Partai Gerindra juga hanya mendapat kursi wakil ketua DPR. Tentu hal ini akan menjadi alasan kuat Gerindra masuk ke dalam koalisi Jokowi. Kader Gerindra bisa mengisi sejumlah pos kementerian.
"Menurut saya tidak tertutup kemungkinan bergabung, malah kemungkinan besar akan berkoalisi. Gerindra akan memberikan kader-kadernya disana," ujar Siti.
Sedangkan di pihak partai koalisi pemerintah, terutama dari Presiden Jokowi sendiri, masuknya Gerindra akan membuat pemerintah mendapat dukungan penuh di Senayan. "Gerindra meski tidak sejak awal, tapi ini kan partai yang sangat seksi untuk dirangkul," ucapnya.
Siti menambahkan, koalisi pemerintahan Jokowi 2019-2024 juga akan menjadi sangat gemuk dengan bergabungnya Partai Demokrat. Sebab ia memprediksi partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memang akan ikut bergabung.
"Pak SBY kan gampang-gampang susah untuk ditebak. Meskipun, condongnya untuk diakomodasi. Tapi dimana tempatnya (jabatan yang diberikan untuk kader Demokrat) itu yang tidak bisa ditebak secara pasti," terang peneliti senior LIPI itu.
Siti menyimpulkan, bergabungnya sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi yang kalah dalam pemilu ke koalisi partai pemenang adalah kekhasan politik Indonesia. Sebab, hal semacam itu sudah terlihat dalam beberapa kali pemilu. "Jadi tidak ada yang bakal nolak jika diajak bergabung dalam pemerintahan," kata Siti, tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika