REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Made Leo berharap Partai Gerindra dan Demokrat tetap sebagai oposisi tidak bergabung ke koalisi pemerintah.
Sebab, jika kedua partai tersebut merapat ke koalisi pemerintah bakal merugikan iklim demokrasi. Apalagi saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan sebagai oposisi.
"Kalau keduanya jadi masuk ke pemerintahan, itu adalah kerugian besar bagi demokrasi kita,” ujar Leo Wiratma dalam diskusi bertema "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN", di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/10).
Made menambahkan, justru jika tetap berada di luar pemerintahan seperti periode sebelumnya Partai Gerindra dan Demokrat akan mendapatkan keuntungan. Sebab pemilih akan semakin loyal dan simpatik terhadap keduanya di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Karena itu, Made berharap agar Partai Gerindra dan Demokrat berpotensi gabung koalisi hanya isu belaka.
"Sehingga ada partai yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa kuat kalau hampir semua parpol memposisikan diri sebagai koalisi pemerintah," harap Made.
Ia khawatir dominasi partai koalisi yang sangat besar, membuat daya kritis DPR RI terhadap pemerintah dan presiden berkurang. "Saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru (orba). DPR RI cuma lembaga stempe presiden saja," keluhnya.
Selain itu secara khusus Made juga mengkritisi langkah Partai Gerindra yang berpotensi merapat ke koalisi pemerintah. Seharusnya, Gerindra tetap bersama PKS untuk menjadi oposisi sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan. Sehingga suara kritis rakyat dapat disuarakan oleh dua partai ini. Selama ini Gerindra dikenal menjadi oposisi dan bersuara lantang terhadap pemerintah.
Disamping itu, kata Made jika benar-benar gabung ke koalisi pemerintah maka itu juga menjadi kerugian bagi Partai Gerindra sendiri. Justru jika mereka tetap berada di luar pemerintahnya lagi, tidak menutup kemungkinan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Hal tersebut seperti yang dialami oleh PDI Perjuangan menjadi oposisi selama 10 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika