REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM terus menggalakkan program bertajuk “Reformasi Total Koperasi” dalam upaya membangun koperasi berkualitas. “Program yang dicanangkan pada tahun 2015 tersebut dilakukan melalui tiga langkah,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, Prof Dr Rully Indrawan MSi melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (14/10),
Pertama, kata dia, rehabilitasi, yakni pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi yakni dengan online database system (ODS) dan membekukan/membubarkan koperasi yang tidak aktif. Kedua, reorientasi, yakni mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas.
“Ketiga, pengembangan koperasi dengan mengupayakan berbagai agenda permanen seperti mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi dan memperkuat akses pembiayaan dengan menyiapkan koperasi menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR),” paparnya.
Rully menyebutkan, melalui langkah rehabilitasi, saat ini sebanyak 40.013 koperasi yang tidak aktif dan nakal dibubarkan dan sisanya masih dikaji. “Melalui langkah rehabilitasi ini, dari total jumlah koperasi pada 2014 atau sebelum Reformasi Total Koperasi sebesar 212.570 unit, maka per 2018 tinggal 138.140 unit usaha,” ujarnya.
Menurut Rully, upaya rehabilitasi tersebut tidak berarti mengurangi kesempatan masyarakat untuk berkoperasi. Faktanya, koperasi-koperasi baru tumbuh.
"Koperasi yang kita tutup itu adalah koperasi yang dulu hanya minta fasilitas dan dukungan pemerintah. Harapannya, yang tumbuh baru-baru ini adalah koperasi-koperasi dengan pikiran baru, atas inisiatif sendiri dan mereka melihat koperasi sebagai sebuah keharusan untuk bisa membantu usaha mereka melalui kelompoknya," kata Rully.
Ia mengemukakan, program Reformasi Total Koperasi membawa perubahan paradigma dalam dunia koperasi Indonesia. Hal itu untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.
Program Reformasi Total Koperasi juga meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, setara dengan badan usaha. “Hal itu dilakukan melalui regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran, dan kemajuan teknologi,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, program Reformasi Total Koperasi sesuai tekad pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu berupa meningkatnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada menurunnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Akhirnya terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskan Rully, pada dasarnya Reformasi Total Koperasi mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya, yaitu kebersamaan, gotong-royong, dan kesadaran berpribadi. “Untuk itu, hal-hal mendasar yang harus dibenahikoperasi adalah melakukan reformasi, baik struktural maupun kultural,” tegasnya.
Rully menyadari di era kekinian, koperasi harus berbasis digital yang mampu memberikan kemudahan bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam membangun koperasi di Indonesia. “Paradigma koperasi di zaman kekinian atau milenial ini adalah bahwa koperasi merupakan entitas yang mampu bermetamorfosis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep Economic Sharing dalam era disrupsi pada hakikatnya merupakan konsep dasar organisasi koperasi. Salah satu contohnya adalah maraknya kelompok-kelompok potensial di kalangan generasi muda (milenial) saat ini dengan melakukan berbagai kreativitas dan inovasi untuk berusaha secara bersama-sama. “Hal ini selaras dan relevan dengan konsepsi dasar koperasi yang berbasis anggota dengan melaksanakan usaha secara bersama-sama,” kata dia.
Rully menambahkan untuk melakukan reposisi koperasi, dari pemikiran koperasi lama menjadi koperasi baru, mengambil rentang waktu 20 tahun (2007-2027). "Koperasi akan menjadi sebuah agenda dunia dan agenda bangsa ini untuk menciptakan ekonomi yang pertumbuhannya tinggi tetapi berkeadilan," kata Rully.
Rully memprediksi, tahun 2027 akan terjadi reinkarnasi koperasi dunia. “Saat itu, koperasi mungkin tidak sama dengan koperasi yang kita kenal saat ini. Tetapi nilai kebersamaan, gotong-royong, keadilan, itu menjadi mainstream ekonomi dunia,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika