Selasa 15 Oct 2019 16:45 WIB

In Picture: Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) tuntut pemerintah keluarkan Perppu KPK..

Red: Mohamad Amin Madani

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) usai membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) usai membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) usai membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10).

Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas revisi Undang-undang KPK. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Ketua KPK Minta Pusat Buat Sistem Informasi Keuangan Negara
nasional - 01 January 1970, 07:00
Ketua KPK Minta Pusat Buat Sistem Informasi Keuangan Negara
Menakar Penggunaan Kaidah Fiqih dalam Diskursus RUU KPK
retizen - 01 January 1970, 07:00
Menakar Penggunaan Kaidah Fiqih dalam Diskursus RUU KPK
1 Miliar Shalawat Nariyah akan Dibacakan Pada Hari Santri
dunia-islam - 01 January 1970, 07:00
1 Miliar Shalawat Nariyah akan Dibacakan Pada Hari Santri
Bupati Kena OTT, Wabup Indramayu Minta ASN Tetap Bertugas
nasional - 01 January 1970, 07:00
Bupati Kena OTT, Wabup Indramayu Minta ASN Tetap Bertugas
Berita Lainnya
...
news - Jumat , 29 Nov 2024, 17:53 WIB
Ini Analisis Pengamat Mengapa Raihan Suara Dharma-Kun di Pilkada Jakarta Mengejutkan
...
news - Kamis , 28 Nov 2024, 19:21 WIB
Perlawanan Dharma-Kun di Tengah Jenuhnya Jakarta
...
news - Kamis , 28 Nov 2024, 18:25 WIB
Ini Analisis Pengamat Mengapa Tangerang Jadi Lumbung Suara Andra-Dimyati di Pilkada Banten
...
news - Selasa , 26 Nov 2024, 08:01 WIB
Bengkulu Termiskin Kedua di Sumatra, Gubernurnya Diciduk Peras Anak Buah Buat Pilkada
...
news - Senin , 25 Nov 2024, 16:06 WIB
Mengapa KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Beberapa Hari Menjelang Pencoblosan Pilkada?
Advertisement
Terpopuler
1
Terkini inpicture
Advertisement